DKP3A Kaltim Pertajam Output Hadapi Hambatan Tantangan Percepatan PUG

 

IMG-20180401-WA0030JurnalPatroliNews – Samarinda – Percepatan PUG melalui perencanaan penganggaran responsif gender merupakan strategi pembangunan untuk mengatasi berbagai kesenjangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, baik antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah. Pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan telah membawa perubahan dan keberhasilan untuk meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun masih terjadi kesenjangan yang menyebabkan ketertinggalan dan kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Mengantisipasi hal tersebut, Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Percepatan PUG di daerah / Wilayah Barat dan Tengah Indonesia diselenggarakan di Jakarta (3-6/4) dalam upaya  membangun sinergi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) Pusat dan Daerah Tahun 2018. Kedepan, tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) merencanakan melakukan peningkatan pemahaman tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta membangun sinergitas antar lembaga  pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender Mahrita, mengatakan, dari hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan para peserta, ternyata masih terdapat sejumlah hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan percepatan PUG di daerah, seperti minimnya pemahaman sumber daya manusia, baik di tingkat pimpinan daerah, perencana hingga pelaksana. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum menjadi isu prioritas, minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang responsif gender, mengingat daerah memiliki kapasitas anggaran yang berbeda-beda.

“Juga kurangnya koordinasi Dinas PPPA dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penggerak dan teknis serta driver (inisiator/pengawal) PUG terkait. Hal ini tentu dapat menghambat akselerasi PUG di daerah,” ujarnya.

Maka DKP3A Kaltim juga melakukan upaya dengan berkoordinasi dengan beberapa pejabat KPPA antara lain, Asdep PUG bidang Polhukumham Dharsono yakni pelaksanaan evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah serta penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2018 yang akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus mendatang.

“Materi untuk penghargaan APE mengacu pada pemenuhan 7 prasyarat PUG di daerah yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, cara/method dan partisipasi masyarakat. Serta dilkukan pemetaan kelembagaan di daerah dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan PUG tahun 2018 dan 2019,” katanya.

Selain itu pelaksanaan APBD melalui workshop dan capacity building yang akan dilaksanakan pada akhir 2018.

Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Asdep PUG Bidang Ekonomi Eko Noviyanti yakni Kegiatan  Model Pengembangan Industri Rumahan (IR) / kebijakan PPEP dengan replikasi IR di daerah.

“Untuk melakukan replikasi pembinaan industri rumahan di daerah dilakukan dengan biaya APBD Provinsi/Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Untuk sharing APBN dan APBD dalam kegiatan sosialisasi di provinsi untuk seluruh kabupaten/kota, diundang dengan biaya sendiri. Untuk menjadi model pengembangan IR ditawarkan ke kabupaten/kota, dengan melakukan coaching bagi model melalui teknik coaching piloting. Mengundang lembaga masyarakat atau PTN/PTS untuk melakukan pemetaan.

“Untuk Kaltim  akan dilakukan  tahapan Sosialisasi dan Coaching jadi satu. Menunjuk satu kecamatan dengan 2 desa/kelurahan. Kemungkinan akan menunjuk Kota Samarinda Kecamatan Palaran yang mempunyai Desa PRIMA/ Desa Bantuas)  serta mempunyai 5 Kelurahan ( Bantuas, Bukuan, Handil Bhakti, Rawa Makmur, dan Simpang Pasir),” katanya.

Adapun kegiatan IR adalah pemetaan, koordinasi, fasilitas pemberian alat, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara bertahap.

“DKP3A sendiri telah menyurat terkait kegiatan pelatihan ICT (Information and Communication Technologies) bagi pelaku industry rumahan dengan pembiayaan dari APBN meliputi Kegiatan PPEP melalui Teknologi / ICT pelatihan  pengenalan ttg akses, bahan baku, keuangan dan lain-lain. Jumlah Peserta sedikitnya 400 orang dari 4-5 kabupaten/Kota berasal dari Desa Prima / pelaku IR. Pelaksanan dilakukan di  kabupaten/kota. Fasilitator dari perguruan tinggi bidang  IT di Jakarta dan bekerja sama dengan PTN/PTS di daerah. Yang telah melaksanakan kerjasama dengan PTN/PTS tersebut dan diatur oleh KPPA,” ujar Mahrita mejelaskan.

 (dkpa3a/rdg)

LEAVE A REPLY