Dirjen Penataan Agraria Minta Partisipasi Muspida Sukseskan Program Sertipikasi Tanah yang Merupakan Bagian dari Reforma Agraria

600600p662EDNmainWhatsApp Image 2018-04-12 at 08.16.40Jurnalpatrolinews – Jember, Direktur Jenderal Penataan Agraria, M. Ikhsan meminta kepada unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) agar mensukseskan Program Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat. “Saya minta kita semua terlibat agar Program Pensertipikatan Tanah sukses di Jember,” ujar Ikhsan  di Pendopo Kantor Bupati Kabupaten Jember, Rabu (11/4).

Ikhsan mengungkapkan bahwa selain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedang menjalankan Reforma Agraria melalui pendekatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IP4T).

“PTSL untuk Kabupaten Jember tahun ini mendapat alokasi 40.000 bidang tanah serta melibatkan 19 desa di Kabupaten Jember,” ujar Ikhsan. Ia mengatakan target utamanya adalah tahun 2023 seluruh tanah di Kabupaten Jember sudah bersertipikat.

Kendati sedang giat menjalankan PTSL, Ikhsan mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan program Reforma Agraria dengan skema pendekatan partisipatif yang dinamakan  IP4T. Ikhsan mengungkapkan bahwa skema ini membutukan dukungan dari Bupati selaku Kepala Daerah bersama Muspida.

“Selain PTSL, Kami akan membuat pendekatan lain yang outputnya tetap sertipikat yaitu Reforma Agraria dengan pendekatan partisipatif IP4T. Oleh karena itu, kita akan memulainya dari 19 desa tersebut terlepas dari adanya PTSL agar kita laksanakan pendekatan partisipatif berupa IP4T. Jika seluruh pihak setuju, kita bisa memulai dari Jember,” ujar Ikhsan.

“Program IP4T, Insya Allah, akan menghindarkan tanah-tanah masyarakat dari sengketa dan konflik tanah apabila setiap unsur muspida terlibat didalamnya,” ujar Iksan.

Lebih lanjut, pelaksanaan Reforma Agraria dengan pendekatan partisipatif IP4T tersebut akan memperhatikan aspek pemerataan ekonomi bukan hanya bagi-bagi tanah semata. Dalam reforma agraria juga akan diberikan akses reform kepada masyarakat. “Selain hal tersebut, Kementerian ATR/BPN melaksanakan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Setelah selesai sertipikatnya, tentu saja harus dilakukan pendampingan. Mengapa? Karena kita melakukan legalisasi aset dengan kepastian hak,” ujar Ikhsan.

Kabupaten Jember saat ini sedang melaksanakan komitmen untuk melaksanakan pensertipikatan tanah-tanah milik masyarakat melalui PTSL. Bupati Kabupaten Jember, Faida mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah mengalokasikan dana kurang lebih Rp 3,4 milyar untuk pelaksanaan PTSL. “Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai patok maupun pengurusan berkas-berkas di desa. Selain itu juga untuk membiayai petugas ukur desa,” ujar Bupati.

Bupati mengharapkan setiap kepala desa memiliki komitmen agar tidak memungut biaya diluar ketentuan yang telah dibuat. “Semuanya telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 6 tahun 2018,” ujarnya. (BPN)

LEAVE A REPLY