KPK Periksa 22 Anggota DPRD Sumut Kasus Suap APBD

febri-diansyah_20171023_202738JurnalPatroliNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 22 anggota DPRD Sumatera Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Hari ini penyidik KPK akan lakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi yang merupakan anggota DPRD Sumut untuk 38 tersangka,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, pada Senin, (16/4).

Febri mengatakan, pemeriksaan itu berkaitan dengan kewenangan dan periode jabatan dari mantan dan anggota DPRD Sumut. Sebab, dalam perkembangan penyidikan, terungkap ada sebanyak 4 kali dikondisikan terkait suap tersebut. Mulai dari laporan pertanggungjawaban gubernur hingga pembatalan interpelasi.

“Kami mengingatkan kepada mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun saksi supaya kooperatif. Ini akan menjadi pertimbangan sebagai faktor yang meringankan. Pemeriksaan dalam kasus dugaan suap ini masih terus berjalan,” jelasnya.

KPK berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pemeriksaan ini. Bahkan KPK meminta bantuan polisi untuk tempat pemeriksaan.

“Pemeriksaan dilakukan di markas Brimob Polda Sumut,” ungkap Febri.

KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dengan kisaran Rp 300 juta-Rp 350 juta.

Adapun hadiah dan janji tersebut berkaitan dengan sejumlah pembahasan di DPRD, yaitu persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014, pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015, dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada 2015.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (dai)

LEAVE A REPLY