Revisi Perpres Jabodetabekpunjur, Sofyan Djalil: Akhir Tahun 2018 Selesai

5a6f0aada5597-1517226669-68a924bc8b749cf5e5e988632909e917JurnalPatroliNews JAKARTA – Dalam rangka penyelarasan tata ruang, pemerintah menjanjikan penyelesaian revisi Peraturan Presiden Nomor 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur selesai tahun ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menargetkan akhir 2018 ini, revisi Perpres No.54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang meliputi; Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Puncak dan Cianjur rampung.

“Akhir tahun ini selesai. Bapak-ibu harus berpartisipasi aktif, dan kami punya kebiasaan semua harus bekerjasama,” ungkap Sofyan di Grand Sahid Jaya, Senin (16/4/2018) dalam acara Konsultasi Publik Rencana Tata Ruang Jabodetabekpunjur.

Sofyan Djalil mengatakan, konsep revisi Perpres No.54 Tahun 2008 ini menekankan pada, keterpaduan rencana hulu-tengah-hilir dan pesisir Jabodetabekpunjur dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Kawasan hulu akan berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air, kawasan tengah sebagai kawasan penyangga dan resapan air, kawasan hilir sebagai kawasan budidaya serta kawasan pesisir sebagai kawasan lindung pesisir dan kawasan budidaya,” kata dia.

Berdasarkan Data Penggunaan Tanah BPN sepanjang 2012-2015, pertumbuhan penduduk pada kawasan ini mencapai 2,9% per tahun. Sementara jumlah penduduk kurang lebih 32 juta jiwa pada 2015 lalu. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan akan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal, kegiatan usaha, dan infrastruktur.

Ada pun implikasi dari hal tersebut adalah konversi lahan non-bangun menjadi lahan bangun. Pada 2012-2015, terjadi konversi lahan pertanian sekitar 32,06% tanpa memperhatikan keterbatasan daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu, guna menyelaraskan dinamika pembangunan maka pemerintah melakukan revisi atas perpres tersebut.

Sebelum penyelesaian revisi perpres tersebut, pemerintah akan membuka konsultasi publik selama tiga bulan sejak 16 April 2018 sampai 31 Juli 2018. Setelah itu, akan dilakukan proses kesepakatan lintas sektor dan legislasi. (dai)

LEAVE A REPLY