Hukuman Mati Tidak Membuat Orang Jera, BNN : Bandar Narkoba Harus Dimiskinkan

ID_GP2012MTH08UUN_BJurnalpatrolinews – Jakarta,┬áPeredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia masih menjadi perhatian khusus berbagai pihak. Indonesia masih merupakan salah satu negara yang tergolong dalam darurat narkoba, Untuk itu Dibutuhkan keseriusan semua pihak menekan angka peredaran narkotika di tanah air.

Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Badan Narkotika Nasional (BNN), Andi Faisal, mengingatkan, hukuman mati yang sudah diterapkan pemerintah Indonesia belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi para bandar.

“Hukuman mati tidak membuat orang jera. Malah ada orang yang dijatuhi hukuman mati dua kali (kasus Toge alias Tugiman di Medan), justru masih sempat mengedarkannya di dalam lapas,” kata Andi, dalam diskusi akademik “Revisi UU Narkotika” di Universitas Moestopo, Jakarta Selatan, Selasa (17/4).

Menurut Andi, saat ini ada satu instrumen hukum yang sangat ditakuti oleh para bandar narkoba. “Instrumen yang benar-benar bisa membuat jera dan membuat pengedar berpikir ulang, yakni dengan instrumen tindakan penegakkan hukum tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan dimiskinkan. Pengedar lebih takut hartanya dirampas,” ucapnya.

Menurutnya, TPPU seharusnya bisa dijadikan pintu masuk utama dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Dengan penegakkan hukum TPPU, semua aset pengedar narkotika dirampas oleh negara?

“Perlu didorong UU perampasan aset. Bisa dijadikan sarana utama memberantas narkotika. Melalui TPPU kita tetap harus bisa membuktikan. Bisa kita sita setelah melalui proses pembuktikan tanpa melalui pengadilan,” ungkapnya.

Menurut Andi, pengungkapan bandar narkotika yang hanya menangkap kurir tidak akan terlalu berpengaruh kepada upaya perang peredaran narkotika. Seharusnya, orang-orang yang memiliki aset di luar kewajaran dan sudah dicurigai sebagai bandar utama bisa dikejar dan dilakukan penyitaan seluruh asetnya di Indonesia.

Karena itu, untuk menerapkan TPPU kepada bandar narkoba, harus ada kebijakan yang mewajibkan penyidik untuk menerapkan pasal tersebut. Termasuk berapa ketentuan berat narkoba minimal yang akan dikenakan pasal TPPU.

Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menjelaskan, saat ini pada prinsipnya DPR sedang meminta atau mendorong revisi UU Narkotika. Langkah tersebut dilakukan mengingat semakin lama angka pengguna narkoba semakin besar.

“Sekarang banyak elemen masyarakat, kalau urusan narkoba diam seribu bahasa. Revisi UU harus didukung pemerintah karena banyak kejadian yang akhirnya membingungkan,” ucapnya.

Diakui, UU Narkotika yang berlaku saat ini tidak cukup memberi efek jera terhadap para pengedar dan pengguna. Untuk itu perlu tindakan yang lebih tegas dalam memberantas jaringan Narkoba.

Dalam laporan BNN, sepanjang tahun 2017 ada 46.537 kasus narkoba yang diungkap. Laporan pada tahun 2017 juga menyebutkan ada sekitar 58.365 orang yang dijadikan tersangka. Angka ini meningkat tajam 50 kali lipat lebih jika dibandingkan laporan periode 2016, yang menyebut ada 868 kasus dengan 1.330 orang tersangka.

Angka tersebut diyakini tidak akan berkurang jika pemerintah masih mengulur waktu untuk melakukan revisi UU Narkotika. Apalagi saat ini disinyalir masih ada serbuan narkotika yang masuk ke Indonesia di luar pengungkapan berton-ton sabu yang baru-baru ini dilakukan.

Sekjen Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba (Artipena) M Nur Faridz Toha, mengingatkan, peredaran narkotika di Indonesia sudah lama menyasar ke generasi muda, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa.

“Upaya peredaran narkotika di lingkungan kampus patut diwaspadai. Banyak yang terlibat karena salah pergaulan. Apalagi kampus-kampus belum punya SOP penanganan narkoba,” kata Nur Faridz. (**/luk-dd)

LEAVE A REPLY