KSP Petakan Problem Krusial Sektor Keamanan di Papua Barat

Th2   22222222Jurnalpatrolinews – Sorong, Enam masalah krusial yang membutuhkan penguatan pada Polda Papua Barat menjadi topik utama pembicaraan antara Kantor Staf Presiden dan Kepolisian Papua Barat di Mapolres Sorong Kota, Senin, 9 April 2018. Masalah-masalah prioritas di Polda yang baru dibentuk Desember 2014 ini yakni stabilitas keamanan Papua Barat, pemberantasan narkoba, sarana prasarana kepolisian, rekrutmen orang asli Papua di kepolisian, pengamanan perbatasan laut, dan pengamanan BBM satu harga.

Tim Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani didampingi Tenaga Ahli Sylvana Apituley, Theofransus Litaay, Billy Esratian, dan Dina Rifqiana. Adapun Polda Papua Barat dipimpin oleh Karo Ops Kombes Pol M Sagi Adhi Darma (mewakili Kapolda Papua Barat), Dir Intelkam Polda Papua Barat Kombes Pol Dedi Wiratmoko, Dir Polair Polda Papua Barat AKBP Roy Hutton Sihombing, Kapolres Sorong AKBP Dewa Made Sidan Sutrahna, dan Kapolres kota Sorong AKBP Mario Christy Pancasakti Siregar.

Dalam pengantarnya, Jaleswari menjelaskan tentang pengaturan Perpres nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan, khususnya fungsi monitoring program prioritas nasional, di mana di dalamnya termasuk masalah keamanan, narkoba, dan lainnya menjadi bagian dari program prioritas nasional yang turut dipantau. Selain itu dijelaskan pula mengenai lingkup tugas Kedeputian V KSP dalam bidang Polhhukam dan HAM strategis.

Dari penjelasan Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol M Sagi Adhi Darma, data menunjukkan adanya kasus narkoba adalah kasus yang menonjol di Papua Barat. Masuknya ganja selundupan dari Papua Nugini melalui jalur laut provinsi Papua merupakan satu bentuk kejahatan yang ditangani Polda Papua Barat. Kenaikan kasus narkoba cukup signifikan dengan peningkatan 45 persen pada tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah tahun 2017.

Selain itu angka kriminalitas juga meningkat sekitar 42 persen. Menurut Kombes Sagi, hal ini dipengaruhi oleh besarnya angka dark number tahun 2017.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan pilkada tahun sebelumnya, ternyata tidak terjadi kerawanan seperti yang dikhawatirkan Bawaslu Pusat. “Semua berjalan dengan lancar dan aman. Masalah politik yang menonjol saat ini di kabupaten Maybrat lebih terkait polemik pilihan lokasi ibukota kabupaten,” kata Dedi Wiratmoko.

Tentang rekrutmen orang asli Papua sebagai polisi, Karo Ops Polda Papua Barat menjelaskan bahwa Kapolda Papua Barat telah mengadakan program anak asuh di semua polres pada lingkungan Polda Papua Barat, dalam rangka pembinaan calon-calon rekrutmen yang terbaik. “Tercatat ada 516 orang dalam program ini,” papar Sagi Adhi Darma.

Terkait pengawasan atas program BBM Satu Harga, Kombes Sagi menjelaskan bahwa satgas Polda Papua Barat melakukan pemantauan di depot-depot dan SPBU. “Diharapkan ada koordinasi yang lebih baik antara Pertamina dan Satgas Polda.

Masalah kesejahteraan masih membutuhkan perbaikan, khususnya penyediaan rumah dinas dan asrama,” ungkapnya.

Menurut Kombes Pol Sagi, masalah lainnya adalah kebutuhan perbaikan tunjangan kemahalan dalam komponen gaji yang sejak tahun 1990an besarannya tidak pernah berubah. Hal ini diharapkan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Dir Polair juga menjelaskan tentang kondisi sarana yang ada dan kebutuhan ideal dalam pengamanan perbatasan laut. “Pada tahun 2017 terdapat sembilan kasus perikanan dan dua kasus bom ikan. Sedangkan pada tahun 2018 yang berjalan telah ditindak tiga kasus illegal logging yang diangkut melalui laut,” kata Roy Hutton Sihombing. (KSP)

 

LEAVE A REPLY