Pemerintah Serahkan 100 Persen Hak Kelola 8 Blok Migas ke PT Pertamina

m677933JurnalPatroliNews JAKARTA – Pemerintah akhirnya menyerahkan 100% hak kelola di delapan blok minyak dan gas bumi (migas) yang kontraknya segera berakhir (terminasi) tahun ini kepada PT Pertamina (Persero). Keputusan ini mengakhiri ketidakpastian nasib operator delapan blok itu pasca kontraknya berakhir, yang proses negosiasinya sudah berlangsung sejak akhir 2016 lalu.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan dengan keputusan itu maka penentuan mitra di masing-masing blok tersebut akan diserahkan kepada Pertamina.

“Pemerintah Jumat kemarin sudah putuskan delapan blok terminasi itu diserahkan 100% ke Pertamina,” kata dia dalam pertemuan dengan para pimpinan media massa di kantor SKK Migas, Jakarta, Senin (16/4) malam.

Ia menuturkan, ada sejumlah faktor pertimbangan untuk memutuskan penyerahan hak kelola delapan blok migas itu kepada Pertamina. Pertama, membantu keuangan Pertamina seiring harga minyak dunia naik signifikan. Di sisi lain, harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya Premium belum naik.

Kedua, mempercepat proses negosiasi yang sudah berlangsung sejak November 2016. Hal itu agar pelaksanaan bisnis dapat dilakukan apalagi Pertamina juga membutuhkan produksi minyak dari delapan blok migas terminasi tersebut.

Amien menambahkan, Pertamina memang akan menjadi operator dari delapan blok migas tersebut. Namun, pemerintah juga menyerahkan kepada Pertamina bila ada pihak yang juga tertarik untuk mengelola delapan blok migas tersebut.

“Bagi pihak yang tertarik ingin joint diskusi dengan Pertamina secara business to business,” ujar Amien.

Ia pun menekankan, tidak ada arahan atau kewajiban bagi Pertamina untuk menggandeng mitra eksisting (yang sekarang) maupun mitra baru.

Namun, Pertamina tetap diwajibkan menawarkan hak kelola 10% di masing-masing blok itu ke pemerintah daerah. Hal ini mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran hak kelola atau participating interest (PI) 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas).

Dalam mendapatkan hak kelola itu, pemerintah daerah mendapatkan kemudahan dengan tidak perlu mengeluarkan dana untuk mendapatkan hak kelola itu.

“Setelah tahun berjalan, bisa dicicil dengan sebagian net share yang diperolehnya,” kata Amien.

Total produksi siap jual (lifting) migas di delapan blok migas mencapai 123.778 BOEPD. Komposisinya antara lain lifting minyak sebesar 68.599 BOPD dan lifting gas sebesar 306 MMSCFD.

Sebelumnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengundur penandatanganan kontrak kerja sama Production Sharing Contract/PSC) delapan wilayah kerja (wk) atau blok minyak dan gas bumi (migas) terminasi yang diserahkan ke PT Pertamina (Persero). (dai)

LEAVE A REPLY