Pemerintah Tunggu Hasil Audit BPKP Untuk Berikan Dana Talangan BPJS

JurnalPatroliNews JAKARTA – Pemerintah akan memutuskan untuk memberikan dana talangan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada pekan depan. Hal ini dilakukan setelah adanya audit keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 9,75 triliun pada 2017, begitu juga pada 2016 yang mengalami defisit sebesar Rp 9,7 triliun. Defisit tersebut terus bertambah hingga saat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pihak BPKP tengah melakukan audit internal pada BPJS Kesehatan. Pemerintah pun baru akan mengambil keputusan setelah hasil audit tersebut selesai dilakukan pada pekan depan.

“Kita tunggu aja dulu satu minggu ya, atau dalam waktu dekat ini BPKP akan menyampaikan kepada kami dan kami akan melihat angkanya,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/8).

Hasil audit nantinya meliputi tagihan yang harus dibayarkan oleh pemerintah sampai dengan Juli 2018 beserta komponennya. Hal tersebut menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk menutup defisit BPJS Kesehatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuannya, agar BPJS Kesehatan tidak menaikkan iuran atau mengurangi manfaat bagi anggotanya.

Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa audit akan mencakup tren penggunaan fasilitas kesehatan oleh masyarakat. Ke depan pemerintah juga menyiapkan standarisasi dari pelayanan kesehatan untuk stabilitas kinerja sektor kesehatan.

“Ibu Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan mengenai beberapa langkah langkah yang dilakukan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bagaimana mereka melakukan standarisasi dari sisi pelayanan sehingga tidak ada selalu bergerak-gerak,” tukas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menperkirakan akan mengalami defisit pada 2018 mencapai Rp 16,5 triliun. Atas dasar itu BPJS Kesehatan tengah berupaya mengefisiensi pengeluaran untuk mengurangi angka defisit tersebut.

“Tahun ini diperkirakan sekitar 16,5 triliun. Itulah sebabnya kita saat ini harus segera menyelamatkan program JKN,” ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief di Jakarta, Kamis (2/8).

Budi menambahkan, dikeluarkannya tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) baru merupakan upaya untuk mengurangi defisit tersebut. (dai)

LEAVE A REPLY

20 − 6 =