Tunjangan PNS Disederhanakan, Menteri Sri Mulyani: Bukan Untuk Penghematan APBD

JurnalPatroliNews JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini mengundang sejumlah menteri untuk membahas mengenai reformasi birokrasi di Indonesia. Pertemuan ini salah satunya membahas mengenai penyederhanaan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan ada usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai hal tersebut.

“Iya dari Menpan kan tadi diminta presentasi mengenai bagaimana arah reformasi birokrasi,” ujar Menteri Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/9).

Sri Mulyani mengatakan, penyederhanaan tunjangan PNS bukanlah untuk penghematan anggaran. Wacana tersebut masih bersifat sangat umum dan belum bisa dibeberkan kepada publik secara rinci.

“Enggak (bukan untuk penghematan APBN) karena masih umum jadi enggak bisa dikomentari,” ujarnya.

Dalam reformasi tersebut, salah satu yang paling penting untuk dibenahi adalah ada tiga point. Ketiga point tersebut adalah organisasi, fungsi, rekruitmen hingga pengganjian.

“Salah satu aspeknya adalah mengenai masalah keseluruhan organisasi masalah sistem perekrutan kemudian dari sisi konsolidasi fungsi dan juga dari sisi bentuk penggajiannya,” jelasnya.

Mengenai bagaimana mekanismenya, Sri Mulyani belum bisa membeberkannya. Sebab, pembicaraan mengenai masalah tersebut masih ada ditahap awal.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah menteri melakukan rapat reformasi birokrasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Rapat ini dihadiri antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pan-RB Asman Abnur. (dai)

LEAVE A REPLY

15 + 20 =