Bupati Nonaktif Kukar Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 600 Juta

AAzF030JurnalPatroliNews JAKARTA – Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (6/7).

Selain itu, Rita juga diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa satu Rita Widyasari dan terdakwa dua Khairudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” ujar ketua majelis hakim Sugianto saat membacakan amar putusan.

Tidak cuma pidana pokok, majelis ?hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Rita yang juga Politikus Partai Golkar selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Dalam menjatuhkan vonis ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang meringankan, Ritan dan Khairuddin dinilai telah berlaku sopan selama sidang dan belum pernah dihukum.

Sementara untuk hal yang memberatkan, hakim menilai perbuatan Rita tidak mendukung perbuatan pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurut hakim, Rita sebagai bupati seharusnya menjadi teladan masyarakat Kukar dan masyarakat Indonesia.

“Terdakwa seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya di Kukar,” kata hakim Sugianto.

Selain kepada Rita, Hakim juga menjatuhkan vonis bagi Khoiridun. Ia dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan penjara. Selain itu, hak politik Khoirudin juga dicabut selama lima tahun setelah menjalani hukuman.

Menanggapi putusan tersebut, Rita, Khoirudin, dan juga jaksa memilih opsi pikir-pikir sebelum memutuskan pengajuan banding.

Dijelaskan hakim, dalam fakta persidangan sebelumnya Rita dianggap menerima gratifikasi Rp 248 miliar dari sejumlah rekanan pelaksana proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Uang diterima melalui Khairudin, salah satu dari tim XI. Tim XI sendiri diketahui sebagai tim yang menentukan berbagai macam proyek yang diajukan kepada Rita Widyasari selaku Bupati Kukar.

Rita juga dinilai menerima suap senilai Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun. Suap itu terkait pemberian izin lokasi perkebunan sawit.

Namun, dalam pledoinya, Rita membantah memerintahkan Khairudin mengatur perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar.

Majelis Hakim menyatakan Rita bersama Khairuddin terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar. Menurut hakim, Rita menugaskan Khairudin untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.

Atas tugas dari Rita itu, Khairuddin menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan rekanan.

Uang-uang tersebut akan diambil alih oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto yang merupakan anggota tim pemenangan Rita saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar.

Selain itu, Rita dan Sugiharto juga menerima uang atas penjualan PT Gerak Kesatuan Bersama yang diberikan izin pertambangan seluas 2.000 hektare.

Tak hanya gratifikasi, Majelis Hakim juga menyatakan Rita terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima. (dai)

LEAVE A REPLY

eight − two =