Buru Kepala Daerah, KPK: Kalau Ada Itikad Baik, Harap Menyerahkan Diri

febri-diansyah-dan-saut-situmorang_20180608_101225JurnalPatroliNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Wali Kota Blitar, M. Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang telah menyandang status tersangka atas kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di wilayah mereka.

Kedua kepala daerah yang diusung PDIP ini tidak turut ditangkap saat tim Satgas KPK membekuk empat tersangka lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (6/6).

KPK berharap dapat segera membawa Samanhudi dan Syahri ke Gedung KPK untuk diperiksa.

“Yang pasti tentu sesegera mungkin ya, seperti yang kita sampaikan kemarin,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6).

Febri mengatakan, pihaknya masih menunggu itikad baik dari dua politikus PDI Perjuangan itu untuk menyerahkan diri sebelum dilakukan upaya paksa hingga penerbitan surat daftar pencarian orang (DPO).

Menurut Febri, akan lebih baik jika keduanya menyerahkan diri untuk segera memberikan klarifikasi jika merasa tak bersalah.

“Kalau ada bantahan-bantahan yang ingin disampaikan, akan lebih tepat disampaikan langsung pada penyidik saja. Karena yang berkekuatan hukum nanti yang tentu dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” kata dia.

Sejauh ini, tim penyidik KPK belum mendapat informasi Samanhudi maupun Syahri bakal menyerahkan diri.

“Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi kalau memang ada itikad baik untuk menyerahkan diri ke KPK,” katanya

Diketahui, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Blitar dan Tulungagung. Selain Samanhudi dan Syahri, status tersangka juga disematkan KPK terhadap empat orang lainnya, yakni Kadis PUPR Pemkab Tulungagung, Sutrisno serta Bambang Purnomo, Agung Prayitno dan Susilo Prabowo selaku pihak swasta.

Namun, dari enam orang yang ditetapkan tersangka, Samanhudi dan Syahri tidak turut ditangkap dalam OTT di Blitar dan Tulungagung.

Wali Kota Blitar ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dua pihak swasta, yakni Bambang Purnomo dan Susilo Prabowo yang juga selaku kontraktor.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka suap terkait ijin proyek pembangunan Sekolah Lanjutan Pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Diduga Walikota Blitar menerima pemberian dari Susilo melalui Bambang senilai Rp 1,5 miliar.

Uang Rp 1,5 miliar tersebut bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen sesuai yang disepakati. Sedangkan 2 persennya akan dibagikan kepada dinas.

Sedangkan Bupati Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Sutrisno, dan dua pihak swasta, Agung Prayitno dan Susilo Prabowo.

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembangunan peningkatan jalan pada Dinas PUPR kabupaten Tulungagung. Diduga pemberian dari Susilo kepada Bupati Tulungagung sebesar Rp 1 miliar.

Uang Rp 1 miliar itu merupakan pemberian ketiga. Sebelumnya Bupati Tulungagung sudah menerima Rp 500 juta, dan Rp 1 miliar. Total penerimaan uang kepada Bupati Tulungangung Rp 2,5 miliar.

Kaitan dua kasus ini lantaran pihak pemberinya sama, yakni Susilo Prabowo. Susilo ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. (dai)

LEAVE A REPLY