Berita Foto : Prajurit TNI Terus Bersihkan Reruntuhan Rumah Korban Gempa di Lombok

 

JurnalPatroliNews – TNI,– Prajurit TNI Batalyon Zipur 10 Kostrad terus menyisir dan membersihkan reruntuhan rumah warga akibat gempa bumi beberapa waktu lalu di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Kamis (16/8/2018).

Sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) berkekuatan 100 personel beserta 5 (lima) alat berat dan 5 (lima) Dump Truk. Kegiatan ini terbagi di beberapa titik diantaranya Kec. Pemenang, Bayan dan Kayangan. Khusus di Kayangan di bawah pimpinan Lettu Czi Nurul telah berhasil membersihkan 45 reruntuhan rumah. Puing-puing tersebut ditumpuk pada lahan kosong yang terdapat di dekat kantor Kecamatan Kayangan.

(Rdk)

Kapal Bantuan Kemanusian Bakamla RI Tiba Di Lombok

JurnalPatroliNews –  Lembar,— Kapal patroli Bakamla RI KN Singa Laut 4802 yang bertugas membawa bantuan kemanusiaan Peduli Gempa Lombok Bakamla RI, tiba di Dermaga Lokal, Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, disambut Kasi Ops Kamla Bakamla RI Mayor Laut (T) Puadi Hasani, S.T., bersama anggota Tim Satgas, kemarin.  

Kapal patroli 48 meter tersebut mengangkut bahan bantuan CSR PT. Pertamina Gas Peduli Gempa Lombok, Jalasenastri dan Majelis Taklim Lantamal VI Makassar Peduli Gempa Lombok. Kapal yang dikomandani Capt. Margono tersebut berlayar selama satu hari satu malam dengan jalur lintas laut dari Dermaga Lantamal VI Makasar, menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat dengan  17 pengawak.

Rencananya kapal sandar di Dermaga Lembar Rabu (15/8) siang sekitar Pukul 13.00 Wita, karena dihadang cuaca buruk selama perjalanan lintas laut dari Makassar menuju Lombok sehingga kapal baru bisa sandar Rabu sore di Pelabuhan Lembar, Ujar Capt. Margono.

Karena keterlambatan itu, proses bongkar muat baru dilakukan besok Kamis (16/8) oleh Satgas Bakamla RI, ABK KN. Singa Laut – 4802 dan Tim dari PT Pertamina Gas, sekaligus pendistribusian bahan kontak, ucapnya pula.

Guna mendukung proses tersebut, Satgas Bakamla RI sudah berkoordinasi dengan TNI AL dari Pangkalan Angkatan Laut Mataram untuk menyiapkan dukungan truk angkutan darat ke Posko-Posko pengungsian. Bantuan logistik selain bahan makanan, kesehatan, perlengkapan mandi, serta peralatan lain seperti genset, kabel dan lampu. Bahkan adapula tambahan 50 tabung gas LPG 5,5 kg berikut isinya, terpal, tikar, dan pakaian layak pakai.

Sasaran distribusi bahan kontak rencananya dibagi untuk dua wilayah yakni di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara dan Kecamatan Sembalun Lombok Timur. Hasil koordinasi Satgas Bakamla RI dengan Posko Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara serta koordinasi dengan Sukron anggota Satgas PT Pertamina yang bertugas di Posko Pemenang, kedua wilayah tersebut yakni Kecamatan Gangga di Lombok Utara dan Kecamatan Sembalun di Lombok Timur masih kekurangan banyak bantuan terutama  tenda, selimut, alat mandi dan pakaian.

(Rdk)

Kaltim Siap Menerima Pelatihan PPEP Bagi Pelaku IR Melalui ICT

JurnalPatroliNews – Samarinda Industri Rumahan (IR) merupakan cikal bakal terbentuk industri  usaha kecil menengah (UKM).  Salah satu Program Kementerian Koperasi dan UKM adalah penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan melalui program kegiatan Pemasyarakatkan Kewirausahaan serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, mengatakan penerapan teknologi informasi pada masa sekarang tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi, melainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Berbagai perusahaan industri, baik yang bergerak dalam sektor retail maupun jasa, telah memanfaatkan teknologi komputer untuk  menghasilkan  informasi yang akan digunakan lebih efektif dan efisien.

“Untuk itu, KPPPA bersama dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (APTIKOM) pada tahun 2017 telah melakukan pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) melalui teknologi informasi di 8 provinsi. Kegiatan tersebut akan dilakukan kembali pada 5 provinsi di tahun 2018. Sebagai langkah awal, telah dilakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan dianggap perlu melakukan penyesuaian terhadap sistem dan modul yang sudah ada sejak tahun 2017,” ujarnya.

Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran, akses dan transfer teknologi untuk mengembangkan pelaku Industri Rumahan inovatif yang antara lain dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikai (TIK) sehingga diharapkan akan mampu bersaing dengan pelaku yang lainnya.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional tahun 2017 dengan target 10.000 pelaku yang mendapatkan pelatihan peningkatan produktifitas pelaku IR melalui teknologi informasi dalam Rencana Kerja Kementerian, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki pelaku industri UKM paling banyak. 

“Hal ini disebabkan oleh tingginya usia produktif di Indonesia yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan sehingga mendorong masyarakat berlomba-lomba menciptakan terobosan untuk meningkatkan daya saing demi memajukan perekonomian di masing-masing keluarga. Dimana, sebanyak 7.469 pelaku IR dari target 10.000 pelaku telah mendapatkan pelatihan TIK di tahun 2017 yang tersebar di 8 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” imbuh Halda.

Halda menjelaskan, Dinas KP3A Kaltim menyambut baik dan siap menerima pelatihan ICT dengan menghadirkan 400 peserta dari 10 kabupaten/kota. Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung pada September – November mendatang.

Pertemuan koordinasi persiapan PPEP pelaku IR melalui ICT ini berlangsung di ruang rapat Kantor Dinas KP3A Kaltim, Rabu (15/8). Hadir pada rapat ini Sekretaris Dinas KP3A Kaltim Zaina Yurda, Kabid Kesetaraan Gender Mahrita, Kasi KG Bidang Ekonomi Suraidah, Kasi KG Bidang Sosbud Nurindahwati Rahmayanti, Kasi KG Bidang Poltik dan Hukum Kholid Budhaeri, Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil Rodian Mahmur, Kasi Perlindungan Perempuan Fachmi Rozano dan staf Dinas KP3A Kaltim. Sementara dari KPPPA yaitu Asdep KG Bidang Ekonomi M Ihsan, Perwakilan Aptikom Kaltim Tomi Bustomi.

(DKP3AKaltim/rdg)

Penmil PTRI Untuk PBB Hadiri Pertemuan Misi UNIFIL

JurnalPatroliNews – TNI,– Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia (Penmil PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat Brigjen TNI Fulad, S.Sos, M.Si. (Alumni Akademi Militer 1990) menghadiri pertemuan Misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) di Markas Besar PBB, New York, Rabu (15/8/2018).

Pada pertemuan tersebut, Asisten Secretary General DPKO (Department of Peacekeeping Operation) Mrs. Bintou Keita melaporkan situasi secara umum tentang situasi di Lebanon yang kondusif, namun masih terjadi insiden unfriendly behavior kepada pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan pada 4 Agustus 2018 lalu, yang menyebabkan cederanya beberapa pasukan UNIFIL.  “PBB mengecam kejadian tersebut, dan berharap Pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan hukum kepada rakyatnya. Keberadaan UNIFIL di Lebanon dalam rangka menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Mrs. Bintou Keita menyampaikan bahwa Pasukan Penjaga Perdamaian UNIFIL saat ini berjumlah 10.500 personel berasal dari 41 negara/TCC (Troops Contributing Country), dimana daerah operasi meliputi di sepanjang Sungai Litani dan Blue Line. Pasukan UNIFIL melakukan  patroli siang dan malam hari baik dengan berkendaraan, ataupun berjalan kaki, melakukan kegiatan penghapusan ranjau (Demining); patroli laut dan udara; kegiatan tripartite meeting; dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

UNIFIL dan LAF (Lebanese Armed Force) secara rutin melaksanakan patroli gabungan sebagai komitmen dalam mewujudkan situasi Lebanon yang aman.  UNIFIL melaksanakan mandatnya dalam memelihara keamanan dan stabilitas di wilayah  Lebanon Selatan secara komprehensif dan pengaturan koordinasi, sebagaimana mekanisme tripartite meeting yang diikuti oleh kedua belah pihak yaitu Israel dan Lebanon.

Lebih lanjut Asisten Secretary General DPKO menjelaskan bahwa Pasukan UNIFIL bekerja secara berdampingan dengan masyarakat di Lebanon Selatan. Menurutnya, hubungan erat ini telah memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat di Lebanon Selatan.  “Berbagai macam pelayanan telah diberikan oleh UNIFIL dimana dengan memanfaatkan sumber daya UNIFIL kepada masyarakat Lebanon Selatan, termasuk pelayanan Rumah Sakit UNIFIL yang terbuka bagi masyarakat, demikian juga berbagai proyek workshop dan kunjungan ke desa sekitar daerah operasi UNIFIL,” terangnya.

“Hal tersebut tentunya membuat masyarakat Lebanon Selatan sangat terbantu dengan kehadiran UNIFIL dan hal ini terbukti dengan permintaan pemerintah Lebanon untuk selalu memperpanjang mandat UNIFIL setiap tahun tanpa adanya perubahan,” ujar Mrs. Bintou Keita.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, USG DPKO Mr. Jean Pierre Laxroix, UN Military Advisor LetGen Carlos Humberto Loitey, para Penasehat Militer dari berbagai negara yang tergabung pada Misi Unifil – Lebanon.

(Rdk)

Pemerintah Terus Benahi Kemudahan Berbisnis

JurnalPatroliNews JAKARTAPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD pada Kamis (16/8).

Jokowi menekankan mengenai kemudahan berusaha sebagai kunci meningkatkan investasi. Jika investasi meningkat, Jokowi menilai pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi.

Jokowi menuturkan, kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Pemerintah sudah menjalankan online single submission (OSS) atau sistem izin online terintegrasi.

Sistem tersebut mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota yang dilakukan secara elektronik.

“Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standarisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat dan juga lebih terintegrasi,” ujar dia.

Berbagai program reformasi struktural telah meningkatkan daya saing perekonomian nasional secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada 2018. Peringkat Global Competitiveness Index kita naik lima peringkat dari posisi 41 di 2016 menjadi posisi 36 di 2017.

Kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan dan prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, seperti Moody’s, Fitch, dan S&P.

“Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh,” pungkasnya. (dai)

Pilpres 2019, Harta Jokowi Tercatat Rp 50 Miliar

Jurnalpatrolinews – Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Presiden, Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan laporan terbaru yang dilihat dari laman elhkpn.kpk.go.id pada Rabu (15/8), Jokowi mengklaim memiliki harta kekayaan senilai Rp 50.248.349.788.

Harta terbanyak Jokowi berasal dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Jokowi mengaku 20 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 43.888.588.000.

Jokowi juga mengaku memiliki 12 unit alat transportasi senilai total Rp 1.083.500.000.

Jokowi juga mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp 360 juta serta kas dan setara kas senilai Rp 6.109 miliar. Jokowi tercatat tidak memiliki piutang, namun memiliki utang sebesar Rp? 1.192.972.916.

Dengan demikian, secara total harta kekayaan yang dilaporkan Jokowi kepada KPK sebesar Rp Rp50.248.349.788.

Jumlah ini meningkat sebesar sekitar Rp 1 miliar dari harta kekayaan yang dilaporkan Jokowi sebelumnya.

Dalam laporan harta kekayaan sebelumnya, Jokowi mengaku memiliki harta Rp49.062.239.628

(AI)

Polisi Mengimbau Masyarakat Waspada Terhadap Peredaran Uang Palsu Jelang Pilpres 2019

JurnalPatroliNews-Jakarta : Bareskrim Mabes Polri mengimbau masyarakat agar waspada terhadap peredaran uang palsu diprediksi akan marak memanfaatkan momentum kampanye capres dan cawapres peserta Pilpres 2019.

Wilayah yang perlu diwaspadai antara lain Jawa Timur, Jawa Barat dan Lampung. Hal itu disampaikan terkait masa kampanye Pilpres 2019 mendatang.

Wakil Direktur Tindak Pidana dan Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengakui meskipun Kepolisian tidak pernah berhenti menekan peredaran uang palsu dengan cara menangkap para tersangka, peredaran uang palsu tetap masih ada.

Menurut Daniel, peredaran uang palsu terjadi pada saat momentum nasional tertentu seperti Kampanye Pilpres 2019.

Sasaran para pelaku adalah sejumlah warung kecil yang tidak memiliki alat pendeteksi uang palsu.

“Kami mengimbau agar masyarakat berhati-hati dengan peredaran uang palsu yang masih ada sampai saat ini. Lokasi peredaran uang palsu itu biasanya di warung kecil dan dilakukan pelaku saat malam hari,” tuturnya, Kamis (16/8).

(AI)

KPK “Total Harta Kekayaan Sandiaga Senilai Rp5,099 Triliun”

JurnalPatroliNews-Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019, Sandiaga Salahuddin Uno.

Sandiaga telah menyampaikan laporan harta kekayaannya pada 14 Agustus 2018. Total harta kekayaan Sandiaga senilai Rp5,099 triliun terdiri atas harta tidak bergerak senilai Rp191,644 miliar yang berupa tanah dan bangunan di lima lokasi di Jakarta Selatan, empat bangunan di Jakarta Selatan, tanah di dua lokasi di kota Tangerang, satu bangunan di Singapura dan tiga bangunan di Amerika Serikat.

Selanjutnya, dua unit alat transportasi berupa dua mobil senilai Rp325 juta. Selain itu, harta bergerak lainnya senilai Rp3,2 miliar, surat berharga senilai Rp4,707 triliun serta kas dan setara kas senilai Rp41,295 miliar. Namun, Sandiaga masih memiliki utang senilai Rp340,028 miliar.

Pengumuman LHKPN dari Sandiaga itu telah dinyatakan lengkap dan disahkan pada 15 Agustus 2018.

(AI)

Soal Kekosongan Posisi Wakapolri, Neta S Pane Sebut Ada Tiga Jenderal Yang Dinilai Cocok Pengganti Syafruddin

JurnalPatroliNews – Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengusulkan sejumlah nama untuk menempati posisi Wakapolri. Ada beberapa jenderal berpangkat bintang dua dan tiga yang memiliki kesempatan untuk menjadi orang nomor 2 di Polri.

Polri saat ini memiliki 8 orang jenderal bintang tiga (Komjen). Kedelapan orang itu adalah Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Kabaharkam Polri Komjen Moehgiyarto, Komjen M Iriawan yang saat ini menjabat Plt Gubernur Jawa Barat, Kepala BNN Komjen Heru Winarko, Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno, Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono, Kalemdikpol Komjen Unggung Cahyono dan Kabaintelkam Polri Lutfi Lubihanto.

Dari delapan nama itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai ada tiga yang cocok untuk mengisi kedudukan sebagai Wakapolri pengganti Syafruddin.

“Ada tiga yang menjadi calon kuat untuk posisi Wakapolri menggantikan Komjen Syafruddin yakni, Komjen Suhardi Alius, Komjen Moechgiyarto, dan Komjen M Iriawan,” ujar Neta dalam siaran persnya kepada wartawan, Kamis (16/9/2018).

Dibanding lima lainnya, Neta menilai ketiga jenderal tersebut lebih berpotensi mengisi kekosongan TB2. Ketiga petinggi Polri yang sering dibahas di internal untuk diusulkan sebagai Wakapolri.

“Yang 3 Komjen itu yang kita pantau masuk dalam pembahasan serius di elit Polri. Bisa jadi karena bintang 3 tergolong usia muda,” ungkapnya.

Meski jenderal bintang dua juga memiliki peluang untuk menjadi Wakapolri, namun Neta menilai penunjukkan Wakapolri harus sesuai ‘urut kacang’ agar tidak ada kecemburuan di internal, terutama senior-senior. Di sisi lain, kebiasaan Polri selama ini, pengangkatan Wakapolri selalu dipilih dari jenderal bintang tiga.

“Tidak pernah ada dari jenderal bintang dua atau Irjen yang kemudian dijadikan sebagai Wakapolri. Hal ini mengingat, Wakapolri adalah posisi orang nomor dua di Polri sehingga harus diambil berdasarkan urut kacang, yang tentunya mempertimbangkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas figurnya,” ungkapnya.

Berikut profil ketiganya:

1. Komjen Suhardi Alius

Suhardi alius lahir 10 Mei 1962. Akpol 1985 ini saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menggantikan Tito Karnavian.

Suhardi pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Wakapolda Metro Jaya, Kabareskrim, Sestama Lemhanas, Kapolda Jawa Barat dan Kadihv Humas Polri.

2. Komjen Moechgiyarto

Moechgiyarto lahir 25 Mei 1962. Moechgiyarto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1986. Jabatan strategis yang pernah diduduki oleh Moechgiyarto yakni Kalemdikpol, Kapolda Metro, Kapolda Jabar dan Kapolda NTB.

3. Komjen M Iriawan

Petinggi Polri yang akrab disapa Iwan Bule itu lahir pada 31 Maret 1962. Akpol 1984 itu saat ini menjadi Plt Gubernur Jabar. Iriawan pernah menjabat Sestama Lemhanas, Asop Kapolri, Kapolda NTB, Kapolda Jabar, dan Kapolda Metro.

(Luk)

Asia Games 2018 Indonesia U-23 Harus Menelan Pil Pahit Saat Berhadapan Dengan Palestina 2-1

JurnalPatroliNews – Jakarta : Indonesia harus menelan pil pahit saat berhadapan dengan Palestina pada laga penyisihan Grup A sepak bola Asia Games 2018, Rabu (15/8/2018).

Namun penjaga gawang Andritany Ardhiyasa, masih optimistis Garuda Muda melaju ke babak berikutnya.

Tim asuhan Luis Milla tampil begitu ngotot saat menghadapi Palestina. Meski sempat menyamakan kedudukan melalui Irfan Jaya, Tim Garuda Muda harus menyerah 1-2. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U-23 sementara ini berada di peringkat ketiga Grup A dengan tiga poin dari dua laga.

Kiper Timnas Indonesia U-23, Andritany Ardhiyasa, mengakui Tim Garuda Muda kalah karena memang Palestina memiliki kualitas yang lebih baik. Namun, kiper Persija Jakarta itu menegaskan kekalahan dari Palestina bukan akhir bagi Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2018.

(AI)

Bela Negara