Eks Dirjen Hubla Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta

antonius-tonny-budiono-nih2_20180404_133613JurnalPatroliNews JAKARTA – Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono menyatakan menerima vonis majelis hakim yang memutus hukuman lima tahun penjara terhadapnya.

Tonny menyatakan tidak akan mengajukan banding. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni penjara selama lima tahun.

“Mohon izin, Yang Mulia, saya langsung menerima putusan,” ujar Tonny seusai hakim membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (17/5).

Tak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda terhadap Tonny sebesar Rp 300 juta yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman tiga bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Antonius Tonny telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi terkait jabatannya sebagai dirjen hubla.

“Mengadili, ?menyatakan, Antonius Tonny Budiono secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang berlanjut,” kata Ketua Majelis Hakim, Saifuddin Zuhri.

Hakim menyatakan Antonius Tonny terbukti bersalah telah menerima uang suap sebesar Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Suap itu untuk memuluskan sejumlah proyek di lingkungan Ditjen Hubla, di antaranya pengerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Pisau, Kalimantan Tengan, tahun 2016, dan pengerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur.

Selain itu, uang Rp 2,3 milar juga diberikan karena Tonny ?telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

Kemudian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dikerjakan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Selain suap, Tonny juga terbukti bersalah telah menerima gratifikasi dengan nilai total Rp 19,6 miliar. Gratifikasi itu diberikan dari sejumlah kontraktor rekanan Kemhub.

Ia dinilai terbukti melanggar Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, ia juga melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Vonis hakim terhadap Tonny lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Sebelumnya jaksa KPK menuntut 7 tahun dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan penjara. (dai)

LEAVE A REPLY