FKMTI Menilai Presiden Jokowi Belum Optimal Soal Pemberantasan Mafia Tanah

36856095_10216291301890800_5807210188406521856_nJurnalPatroliNews – Jakarta, – Gemuruh Pilpres 2019 jelang  Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden  tinggal menghitung hari, Termasuk di dalamnya tak kalah heboh terkait  pengumuman Calon Wakil Presiden ( Cawapres) yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang, Untuk hal itu  Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI)  menggelar Konfrensi Pers di Gedung Taman Sari Royal Heritage di Jalan Lautze Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (10/7) kemarin.

Soal dengan siapa Jokowi akan disandingkan, Ketua FKMTI, Supardi Kendi Budiarjo   berharap calon tersebut merupakan tokoh yang bisa seiring dalam mewujudkan program Nawacita, terutama dalam hal reformasi Agraria dan pemberantasan mafia tanah.

“Namun demikian, kami (FKMTI) menilai *apa yang dilakukan Presiden Jokowi belum optimal* dalam pemberantasan mafia tanah, faktanya banyak kasus tanah warga yang berstatus girik, Verponding bahkan bersertifikat masih bisa dikuasai oleh mafia tanah tanpa proses jual beli yang sah,” ujarnya dihadapan awak media saat berlangsungnya konferensi Pers.

Dikatakan Kendi Budiarjo, Dengan dasar adanya beberapa laporan dari para korban perampasan tanah, Kami berkesimpulan bahwa mafia tanah bisa tumbuh subur di NKRI ini karena beberapa faktor, Dugan kuat Adanya  oknum BPN yang menjadi bagian dari mafia tanah, Oknum mantan pejabat / perwira tinggi yang menjadi komisaris di perusahaan yang diduga merampas tanah rakyat dan Mafia peradilan yang cenderung akan mengalahkan rakyat bila kasus gugatannya bergulir ke pengadilan.

” Diduga ada Kolaborasi para Oknum Mafia Tanah yang dapat memuluskan proses perampasan Hak atas tanah yang telah di kuasai masyarakat yang terbilang awan dari hukum,” paparnya.

Dari data yang ada pada kesempatan tersebut FKMTI memaparkan, tercatat  sejumlah korban perampasan tanah sudah mengadukan nasibnya ke pejabat negara bahkan ke Istana, namun penyelesaian dibawah kerap diabaikan walaupun pemerintah pusat sudah merekomendasikan.

Salah satu korban perampasan tanah di BSD Tangerang Selatan, Edwin  berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap persoalan pertanahan dan agraria, karena ini sudah sangat sistimatis dan masif.

“Dan itu terjadi pada kami dimana mereka berani menganulir apa yang diputuskan oleh Jaksa Agung saat ini melalui surat Jaksa Agung yang tidak menerbitkan sertifikat pengganti yang harusnya diberikan ke saya berdasarkan sidang pengadilan,” jelas Edwin dengan nada  kesal.

Begitu juga dengan korban lainnya, Engkong Sukra Bin Meran dan beberapa warga lainnya di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Tanahnya terampas oleh *pengelola Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center*, di tanah miliknya Muncul Sertifikat tanpa dasar yang sah karena tidak ada kaitannya dengan girik yang dimilikinya, baik persil dan pelimpahan hak-nya dan itu sudah diakui pula oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dimana korban baru mengetahuinya bila di atas tanahnya telah terbit sertifikat SGHB 51 pada tanggal (4/7/2018) lalu padahal kasusnya sudah bergulir bertahun-tahun. Dan berencana akan melaporkan ke Kanwil disertai gugatan.

Kasus lainnya, Annie Sri Cahyani Bintaro, Tangerang Selatan, memiliki sertifikat hak milik yang ternyata bisa hilang dengan terbitnya sertifikat baru dari pengembang PT Jaya Real Property Tbk yang dikeluarkan oleh BPN. “Kami menemukan adanya bentuk pidana dengan terbitnya sertifikat pengembang tapi BPN tidak melakukan apa-apa,” jelasnya.

Sedangkan Robert, membeli tanah di Kelapa Gading, Jakarta Utara lewat lelang negara, berawal dari lelang tanah yang dibacanya melalui surat kabat Suara Pembaharuan. Namun setelah memenangi lelang tersebut sertifikatnya digugat oleh pihak Summarecon dengan bermodalkan girik. Anehnya Negara dikalahkan oleh Summarecon dan Negara tidak berbuat apa-apa.

Yolanda, beserta keluarga di Manado, Sulawesi Utara, ditetapkan jadi tersangka setelah memiliki dan tinggal selama kurun waktu 58 tahun. Menurutnya sejak dari kakek hingga sekarang belum pernah ada gugatan atau sengketa atas tempat tinggalnya tapi kemudian ada putusan orang lain digunakan sebagai bukti di kepolisian.

Sementara Budiarjo, membeli tanah di tahun 2000 setelah tanah di uruk, dipagar dan dijadikan pangkalan kontiner kemudian pada tahun 2010 diambil oleh anak perusahan Agung Sedayu dan lima kontainernya dicuri.

“Kriminalisasi berupa pemukulan, pencurian dan penyerobotan tanah dengan sertifikat yang alas dasarnya palsu tapi sampai kini kasusnya masih terkatung-katung,” ungkapnya.

Atas dasar pemaparan kasus oleh sebagian anggota FKMTI, Budiarjo berharap ada tindak lanjut dari Presiden Jokowi dan Wakilnya dalam pemberantasan mafia tanah hingga ke akarnya.

Ditanya sosok yang pantas menjadi pendamping Jokowi? Secara spontan Budiarjo menyebut sosok Mahfud MD sebagai sosok yang pas. Kenapa Mahfud? Tanya rekan media.

“Beliau satu-satunya yang tidak berafiliasi kemana-mana dan paling sedikit tersandera,” ungkapnya, bahkan Hal tersebut diamini pula oleh anggota FKMTI lainnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari para korban mafia tanah yang berasal dari Jakarta, Bekasi, Bintaro Tangerang, Kirai Cipete Utara dan Palembang.

Sementara itu Panca Dwikora AS, Ketua Umum DPP Garda Tipikor Indonesia (GTI) memberikan apresiasi kepada FKMTI atas langkah positif yang selama ini dilakukan dalam rangka memberikan bantuan terhadap Korban penindasan kesewenang-wenangan para Oknum mafia tanah yang terstruktur.

” Secara kelembagaan tentunya DPP GTI memberikan apresiasi kepada FKMTI dalam rangka membantu mensukseskan program Nawacita yang telah di Canangkan oleh Presiden RI, Tentunya Program ini bukan hanya slogan saja, harus benar-benar menyentuh masyarakat bawah dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/7).

Dikatakan Panca Dwikora, saat ini juga kami sebagai lembaga GTI tetap eksis menyoroti dan memantau  soal kasus pertanahan yang berdampak pada ketidak berdayaan masyarakat kecil yang menjadi korban, hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan, Seperti halnya di Jonggol Desa Singasari, diwilayah kabupaten Bekasi Tambun selatan dan diwilayah Kalimantan Selatan.

“Merujuk dari berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di masyarakat,  Kami berharap Satgas Mafia pertanahan yang telah terbentuk agar  dapat bekerja lebih maksimal,  untuk kemaslahatan masyarakat garis bawah di NKRI ini agar tidak merasa dibodohi oleh para oknum Mafia pertanahan,” pungkasnya.

(Luk)

LEAVE A REPLY