Ganjar Pranowo Ancam Mengeluarkan Siswa yang Menggunakan SKTM Palsu

ganjarJurnalPatroliNews SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tetap mengumumkan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK pada Rabu (11/7) kemarin. Hanya saja, pengumuman dilakukan maksimal hingga pukul 23.55.

Hingga Rabu sore, Gubernur Ganjar Pranowo masih melakukan pengecekan kembali terhadap data yang masuk di kantor

Ia juga memerintahkan agar sejumlah daerah yang belum selesai melakukan verifikasi untuk segera diselesaikan hari itu juga.

”Kami koreksi satu per satu. Kami temukan cara kerja yang mulai ada perbaikan. Di Pemalang, dengan banyaknya SKTM diverifikasi satu-satu. Mereka kerja dua hari tanpa tidur, membentuk tim-tim untuk diterjunkan di masyarakat. Bahkan ada yang dengan bantuan OSIS,” jelasnya, Kamis (12/7).

Ganjar mengancam mengeluarkan siswa dari sekolah masing-masing jika ketahuan menggunakan SKTM hasil rekayasa atau palsu.

Ancaman itu disampaikan Gubernur setelah dia mengaku menerima banyak laporan tentang penyalahgunaan SKTM pada PPDB.

Sebagian modus operandinya, orang tua yang sebenarnya mampu secara ekonomi, membuat SKTM untuk mendaftarkan anaknya demi mendapatkan keistimewaan.

”Kami awasi dengan ketat dan kalau masih nekat risiko lho ya. Kalau nanti ketahuan, mohon maaf harus pindah ke sekolah lain,” kata Ganjar.

Selama proses verifikasi berlangsung, calon siswa yang dicoret akan digantikan oleh siswa yang berada pada posisi di bawahnya.

Ganjar mengingatkan para orang tua murid untuk tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka berbohong. Sudah banyak orang tua yang menarik SKTM mereka, ketika diberitahukan risiko jika ketahuan.

“Karena ini berkaitan dengan integritas, moralitas dan kejujuran. Maka jangan sampai memulai sistem belajar dengan kebohongan,” imbuhnya.

Sementara mengenai kekosongan kursi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng, Gatot Bambang Hastowo mengatakan bahwa kursi tersebut akan tetap dikosongkan. Sebab pendaftaran online sudah rampung.

Gatot menegaskan tidak akan ada pendaftaran ulang. Kepada mereka yang telah dicoret, bisa mengisi sekolah swasta.

”Tidak ada pendaftaran lagi. Kalau ada, nanti yang sudah di swasta, akan daftar lagi,” ujarnya.

Gatot juga mengatakan bahwa pemberian sanksi kepada pejabat yang mengeluarkan SKTM tidak sesuai, dapat dilakukan bupati/wali kota setempat. Sementara Disdikbud Provinsi Jateng, tidak dapat menindak para pejabat atau masyarakat yang mengeluarkan maupun menggunakan SKTM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

”Karena itu kan yang mengeluarkan pejabat yang memiliki wewenang. Sebenarnya kami juga tidak ada kewajiban untuk verifikasi. Hanya saja, karena kami tidak percaya, maka kami melakukan pengecekan di lapangan,” ujarnya.

Atau, ia menyerahkan kepada kepolisian karena dalam kasus ini sudah ada unsur penipuan di dalamnya.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah SKTM yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari yang sebelumnya 78.065, jumlah SKTM yang tidak sesuai kenyataan masih terus bertambah menjadi 78.404.

Jumlah ini, dikatakan Ganjar, masih bisa berubah mengingat verifikasi masih terus dilakukan. Selain itu, tidak sedikit pula aduan dari masyarakat dan sejumlah laporan di lapangan yang masuk ke pihaknya. (dai)

LEAVE A REPLY