GTI Apresiasi Polda Bali dan BPN Kerjasama Dalam Pemberantasan Mafia Tanah

haluannews_20180418124514JurnalPatroliNews GIANYAR – Polda Bali dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali sepakat membentuk tim terpadu pemberantasan mafia tanah. Kesepakatan itu dituangkan dalam penandatanganan MoU di Prasada Function Room, Rumah Luwih, Jalan Ida Bagus Mantra, Kabupaten Gianyar, Kamis (24/5).

Pembentukan tim ini menyikapi perkembangan saat ini bahwa konflik pertanahan masih sering terjadi di Indonesia.

Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan, penanganan permasalahan konflik pertanahan khususnya sudah tertuang pada Commander Wish Kapolda Bali tahun 2018. Pada poin keenam disebutkan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus tanah yang proporsional. Kebijakan ini sudah ditindaklanjuti jajaran Polda Bali dan akan lebih berhasil apabila didukung BPN Provinsi Bali.

Konflik pertanahan tidak hanya terjadi antar masyarakat saja, namun juga antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan pengusaha, ataupun pemerintah dengan pengusaha.

“Saya berharap kerjasama yang baik ini dapat terus terbina dan ditingkatkan pada masa-masa mendatang dalam penanganan kasus sengketa tanah dan memberantas mafia pertanahan yang ada di Provinsi Bali,” tegas Kapolda.

Di tempat sama, Kepala BPN Provinsi Bali, Jaya mengaku banyak melihat tindak kriminal atau tindak pidana pertanahan. Tetapi tidak mampu untuk melakukan pencegahan. BPN dalam bekerja tidak hanya melakukan pengecekan secara yuridis, tetapi juga mengecek objek yang meliputi letak dan batas tanahnya.

Selain itu, menurutnya ketika ada kesesuaian terhadap data, sertifikat dikembalikan. Sedangkan, ketika tidak sesuai masih diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) waktunya tujuh hari.

“Ini merupakan peluang dari pada mafia tanah untuk bisa masuk, karena tidak ada tindakan apa-apa,” jelasnya.

Namun, semua itu bisa dicegah dengan adanya tim terpadu antara kepolisian dan BPN.

“Kami mewakili jajaran BPN sangat berterima kasih dengan adanya keputusan bersama ini. Sehingga hal-hal yang berpotensi menimbulkan produk hukum yang cacat, akan dapat dicegah,” ujar Jaya.

Ketua DPD Garda Tipikor Indonesia Provinsi Bali, Pande Mangku Rata sangat apresiasi dan mendukung penuh, Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah antara Polda Bali dengan BPN Provinsi Bali.

hhhhh

Keberadaan tim terpadu pemberantasan mafia tanah yang dibentuk di bumi bali saat ini menjadi jawaban yang tepat dalam menyikapi perkembangan maraknya bermunculan kasus – kasus konflik pertanahan masih sering terjadi di Indonesia.

Berbagai permasalahan tersebut terjadi karena pola kehidupan masyarakat kita yang semakin hedonis serta didukung dengan banyaknya oknum-oknum dan mafia tanah ikut mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi secara masive.

“Kami sangat medukung MoU Polda Bali dengan BPN Provinsi Bali. Harapan kami agar segera ada penegasan hak atas tanah baik tanah milik perseorangan, kelompok dan pengusaha Developer serta aset-aset kepemilikan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (10/6).

Pande Mangku Rata juga menginginkan aset tanah negara penguasaan pemerintahan pusat yang ada di provinsi Bali dilakukan penertiban administrasi ulang secara benar untuk memberi kepastian hukum dibidang pertanahan.

Menurut dia, selama ini kasus tanah dan konflik masalah pertanahan di bali cukup merepotkan, karena banyak masyarakat yang buta hukum, hal ini menjadi kewajiban pemerintah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang menjadi kasus yang disengketakan, sementara banyak masyarakat kecil diperdaya oleh kekuatan pengusaha pengembang yang menggunakan tangan tangan oknum Mafia tanah untuk merampas tanah miliknya dengan cara melakukan perlawanan hukum di pengadilan.

“Pengamatan kami banyak penyerobotan tanah di Bali diakibatkan karena adanya kepemilikan sertifikat ganda atau aspal yang di keluarkan oleh pihak BPN dilakukan kerjasama dengan oknum-oknum mafia tanah,” ucapnya.

“Mulai saat ini dengan adanya keberadaan pembentukan tim pemberantasan mafia tanah oleh Polda Bali dan BPN provinsi Bali, kasus-kasus tanah yang disengketakan dapat dituntaskan dengan kepastian hukum dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat bali saat ini,” imbuh Mangku Rata. (dai)

LEAVE A REPLY