Gubernur Sulut Penuhi Panggilan KPK, GTI: Ada Dugaan Dana Mengalir ke Olly

olly-dondokambey-usai-menjalani-pemeriksaan_20170126_222901JurnalPatroliNews JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin memenuhi panggilan KPK, Kamis (7/6). Mereka dipanggil sebagai saksi kasus korupsi e-KTP.

Pekan ini KPK memanggil sejumlah anggota ataupun mantan anggota DPR sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung.

Beberapa di antara yang dipanggil itu sempat disebut Irvanto dalam persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo sebagai orang yang menerima aliran duit korupsi proyek itu, antara lain Chairuman Harahap, Melchias Marcus Mekeng, Agun Gunandjar, serta Nurhayati Ali Assegaf.

“Rinciannya: USD 1 juta untuk Chairuman (Harahap); pertama 500 (ribu USD) berikutnya 1 juta (USD), terus ke Pak (Melchias Marcus) Mekeng USD 1 juta, terus ke Pak Agun (Gunandjar) USD 500 ribu dan USD 1 juta, terus Jafar (Hafsah) USD 100 ribu, ke Ibu Nur (Ali) Assegaf USD 100 ribu,” kata Irvanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/5).

Selain pihak yang disebut menerima duit itu, sejak Senin (4/6), KPK memanggil Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Mirwan Amir, Khatibul Umam Wiranu, Arif Wibowo, Rindoko Dahono, Ganjar Pranowo, Markus Nari, Teguh Juwarno, serta Miryam S Haryani.

Menurut Sekjen Garda Tipikor Indonesia (GTI), Rizal Fauzi Ritonga SH,MH mengatakan Olly Dondokambey diduga juga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

Politisi PDI Perjuangan itu disebut menerima uang 1,2 juta dollar AS dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Selanjutnya Uang yang diterima Olly diserahkan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, Sebagai pengusaha yang ditunjuk langsung untuk menjadi perusahaan pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

” korupsi e-kTP ini menjadi pusaran uang dari persekongkolan kejahatan korupsi yang banyak melibatkan politisi DPR dan para pejabat Kemendagri yang mengurus pengadaan KTP-E yaitu Gamawan Fauzi (Mendagri saat itu), sangat jelas mereka yang terlibat melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara”, Ungkap Rizal di Jakarta, Kamis (7/6).

Sambung Rizal, kinerja KPK dalam mengusut tuntas kasus e-KTP ini semakin membuka boroknya moralitas politisi dan pejabat pemerintahan, menjadikan bancakan uang rakyatnya, juga mencederai semangat reformasi dan penegakan hukum.

Rizal juga berharap dengan nantinya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) selesai tidak mempersurut semangat KPK dalam memberantas korupsi dan membongkar kasus ini. (dai)

LEAVE A REPLY