Hampir ‘100 Warga Papua Meninggal Dunia di Tangan Aparat’, Penyelesaian ‘Berjalan di Tempat’

 Polisi dan tentara dituduh bertanggung jawab atas kematian 95 warga sipil di Papua selama 8 tahun terakhir. Kematian terjadi di luar prosedur hukum. (Foto AFP)
Polisi dan tentara dituduh bertanggung jawab atas kematian 95 warga sipil di Papua selama 8 tahun terakhir. Kematian terjadi di luar prosedur hukum. (Foto AFP)

JurnalPatroliNews Lembaga pemantau hak asasi manusia, Amnesty International, menyebut setidaknya 95 warga sipil di Papua meninggal dunia akibat tindakan represif kepolisian dan militer sejak tahun 2010.

Salah satu pemicu kematian itu adalah aspirasi politik tentang kemerdekaan Papua. Namun diduga ada pula sejumlah kematian yang terjadi dalam penanganan kasus kriminal.

Kodam Cenderawasih, institusi militer yang memegang kendali teritorial Papua dan bermarkas di Jayapura, menyangkal seluruh temuan Amnesty International.

TNI menganggap korban jiwa yang selama ini muncul merupakan ekses dari penindakan aksi separatis. Yang kehilangan nyawa, menurut militer, bukan hanya anggota kelompok bersenjata, tapi juga tentara dan polisi.

“Tidak mungkin personel TNI-Polri gila, seenaknya menembaki rakyat, pasti ada sesuatu,” kata juru bicara Kodam Cenderawasih, Kolonel Muhammad Aidi, via telepon dari Jakarta, Minggu (01/07).

“Kalau Anda mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah. Semua yang terjadi ada sebab, yaitu separatis yang melawan kedaulatan negara. Itu penyebab utama,” tutur Aidi.

Amnesty International mengklaim mengumpulkan data berbasis wawancara korban luka dan keluarga yang sanak familinya kehilangan nyawa. Mereka juga mengajukan keterbukaan informasi pada Polda Papua serta Kodam Cenderawasih.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuding sebagian besar polisi dan tentara yang terlibat pembunuhan di Papua hanya diganjar sanksi administratif: dimutasi atau diberhentikan dari kesatuan.

Namun, kata Usman, belum ada aparat di Papua yang divonis bersalah di pengadilan dan dihukum penjara.

“Kebanyakan sanksi disiplin. Tidak ada pemenjaraan yang setimpal, padahal pembunuhan dalam hukum pidana adalah perbuatan berat. Ada disparitas keadilan,” kata Usman.

Merujuk laporan Amnesty International, 56 dari total 95 kematian warga sipil di Papua, dalam periode Januari 2010 hingga Februari 2018, tidak berkaitan dengan aktivitas politik.

Usman menyebut penembakan membabi buta dan pembakaran rumah penduduk oleh tentara di Kecamatan Wamena, Jayapura, tahun 2012 dan kematian warga sipil di Pasar Youtefa, Jayapura, Juli 2014 sebagai contoh.

Usman berkata, kejadian di Kecamatan Wamena dipicu peristiwa tentara menabrak balita. Warga setempat lantas menusuk tentara tersebut yang dibalas dengan pengerahan tentara dari Batalyon Infantri 756/Wamena.

Adapun kematian seorang warga di Youtefa diawali penindakan judi dadu di pasar itu. Seorang polisi lebih dulu tewas saat penggerebekan.

“Beberapa kasus pembunuhan di luar hukum terjadi sebagai bentuk balas dendam atas mati atau terlukanya petugas keamanan,” kata Usman.

Menurut Usman, kematian lainnya terjadi atas dasar penindakan terhadap gangguan ketertiban umum, antara lain demonstrasi karyawan PT Freeport Indonesia.

Di luar itu, pembunuhan berencana terhadap aktivis prokemerdekaan Papua juga dituduhkan kepada polisi dan tentara.

Sebagian korban tewas sebelumnya mengibarkan bendera Bintang Kejora yang merepresentasikan kemerdekaan Papua. Sementara korban lainnya tercatat pernah berunjuk rasa atau berkumpul dengan kolega yang sepaham.

Salah satu peristiwa yang dicatat Amnesty International adalah kisruh di Paniai, Desember 2014, sesaat sebelum kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Papua. Empat warga sipil tewas dalam kejadian itu.

Pemerintah berkeras tak tinggal diam atas seluruh peristiwa yang merenggut nyawa warga Papua selama ini. Proses hukum diklaim berjalan, meski sebagian jalan di tempat.

Tenaga ahli Kantor Staf Presiden, Ifhdal Kasim, menyebut Jokowi kini menunggu berkas kasus Paniai dari Kejaksaan Agung. Namun, kata dia, berkas tak kunjung dibuat karena Komnas HAM urung menyelesaikan penyelidikan.

“Presiden tidak bisa membuat keputusan pembentukan pengadilan HAM Paniai karena jaksa agung belum mengajukan berkas,” kata Ifdhal.

Di sisi lain, Ifdhal menyebut penyelidikan kepolisian terhadap kasus Paniai juga terhambat yuridiksi. Merujuk UU 34/2004 tentang TNI, tentara hanya dapat diperiksa polisi militer dan diadili peradilan militer.

“Polisi juga sudah mulai menyelidik, tapi belum bisa mengajukan orang yang dianggap bertanggung jawab,” ucapnya.

Bagaimanapun, Kodam Cenderawasih menyatakan seluruh kematian dalam penindakan aksi separatis tak bisa mereka hindari. Pilihannya, kata Aidi, adalah ditembak atau menembak.

“Masih ada sekelompok orang di Papua yang mengangkat senjata secara ilegal. Itu nyata,” tuturnya.

Aidi mencontohkan penembakan sekelompok orang terhadap pesawat di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, beberapa hari jelang pemilihan gubernur lalu. Tiga warga sipil dilaporkan tewas dibunuh kelompok tersebut.

Aidi juga menyebut hilangnya dua polisi di Distrik Torere, Kabupaten Puncak, saat membawa logistik pilkada pekan lalu.

“Kami justru jadi korban. Kami bertindak berdasarkan kaidah dan kode etik, sementara mereka seenaknya saja,” kata Aidi.

“Semua pelanggaran prosedur dianggap pelanggaran, padahal personel kami membela diri.”

Ifhdal Kasim mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam dua tahun terakhir meminta aparatnya di Papua mengedepankan pendekatan dialog terhadap pelaku kriminal dan pengusung aspirasi kemerdekaan.

Kebijakan itu diklaimnya serupa dengan pola pembangunan yang dicanangkan Presiden Jokowi.

“Dia mengarahkan Polda Papua untuk mengambil pendekatan hati ke hati daripada penggunaan alat represi. Sekarang tidak mudah menangkap peserta aksi,” ucap Ifhdal.

Sementara Aidi menyebut TNI kini bersikap pasif atas gangguan keamanan negara di Papua. Alasannya, kata dia, Papua bukan daerah operasi militer.

“Kami tidak mengejar, diserang baru membalas. Kami tidak kerahkan pesawat tempur atau helikopter. Kami berupaya tidak muncul korban,” kata Aidi.

(bbc.indonesia)

LEAVE A REPLY