Woouw….Bahaya..!! Pulau Manis Batam Kini Dikuasai Singapura

Funtasy Island Batam
Funtasy Island Batam

Jakarta – JP: Mantan Kepala Inteljen Strategis (Kabais), Laksda TNI (Purn) Soleman B. Pontoh menuding adanya kelemahan kontrol Pemerintah Daerah Kepulauan Riau (Kepri) dalam masalah kasus Pulau Manis, Batam, yang terletak di Gugusan Kepulauan Kepri yang kini sudah dikuasai Singapura.

Laksda TNI (Purn), Soleman B. Pontoh
Laksda TNI (Purn), Soleman B. Pontoh

Menurut Soleman, Pulau Manis yang sekarang sudah dijadikan area wisata Ecopark dan berubah nama jadi fantasy island oleh Singapura itu, diketahui sudah disewakan Pemda Kepri kepada Singapura. “Jadi ini bukan kelemahan pertahanan negara, tapi, kelemahan pengawasan Pemda. Karena diketahui pulau tersebut sudah disewakan Pemda kepada mereka (Singapura),” tegasnya kepada Jurnal Patroli News. Com, selasa (31/6), kemarin.

Ditambahkannya, pihak Militer tidak akan ikut campur dalam masalah ini, karena masalah Pulau Manis, Batam ini merupakan wewenang Pemda yang sudah menyewakan ke pihak Singapura. “Lembaga Pertahanan Negara terutama TNI tidak bisa ikut campur, karena ini sudah ada kesepakatan antara Pemda dengan Singapura,” tegasnya.

Sebelumnya ada kabar tak sedap soal tindakan diskriminatif muncul terkait keberadaan Fantasy Island di Pulau Batam. Kawasan pariwisata itu disebut-sebut tidak menerima kehadiran warga negara Indonesia (WNI).

Kabar miring ini ditampik oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Walikota mengatakan, tidak ada warga indonesia dilarang masuk kawasan itu. Hanya saja terlalu sulit bagi warga WNI menuju ke area tersebut, karena minimnya alat transportasi ke kawasan fantasi Island itu.

“Saya sudah memerintahkan Camat Belakang Padang mengecek kondisi kawasan pariwisata Fantasy Island di Pulau Manis tersebut. Kami tidak menemukan area itu tertutup untuk WNI.  Hanya susah mencari kapal menuju kesana. Kami juga tidak menemukan ada pos-pos militer singapura,” tegasnya, kepada wartawan, senin (30/5/2016).

Rudi memastikan bahwa WNI bisa ke luar masuk Funtasy Island yang berdiri di gugusan Pulau Manis. Wali Kota memahami jika minimnya alat transportasi lah menjadi penyebab sulitnya menempuh pulau itu. Menurutnya, market dari wahana pariwisata bertema lingkungan itu memang untuk kelas internasional. “Transport-nya memang dibuka, bukan untuk umum. Tidak mungkin buka untuk umum. Karena kalau dibuka transportasi jenis kapal dari Batam menuju Fantasi Island, pasti sepi dan akan lebih rugi,” terangnya.

Walikota menambahkan, perizinan untuk Fantasy Island sudah dibuat sejak Batam masuk dalam provinsi Riau, sudah sekitar 30-40 tahun yang lalu, sehingga Pemda yang sekarang tidak tahu. “Surat sertipikat HGU nya sudah dibuat saat masih Gubernur Suripto, sewaktu Batam masih masih masuk Riau. Dan sekarang baru dibangun oleh pihak Singapura ,” kata dia.

Sementara itu, Komando Distrik Militer 0316/Batam telah  memasang bendera merah putih di Pulau Fantasy Island Kota Batam Kepulauan Riau, sebagai tanda bahwa pulau itu masuk wilayah Negara Kesatuan RI. “Sebenarnya di pulau itu sudah ada bendera, tapi di pos security hanya kurang besar. Jadi kami ke sana, kasih contohnya seperti ini, kurang panjang, dan kami meminta dicor, biar nampak,” kata Komandan Kodim 0316/Batam Letkol Inf Andreas Nanang.

Ditegaskannya, pulau yang disebut-sebut sebagai resort terbesar di dunia itu adalah bagian dari NKRI, bukan masuk wilayah Singapura, seperti yang diberitakan media massa. Kodim juga memastikan bahwa tidak ada batasan bagi warga negara Indonesia untuk memasuki kawasan pariwisata yang terdiri dari rangkaian tujuh pulau Kepulauan Manis itu. “Tidak benar kalau WNI mau masuk ke sana harus pakai paspor. Kecuali warga negara lain yang mau masuk,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua Umum Garda Tipikor Indonesia Panca Dwikora ikut menanggapi berita miring ini. Dia meminta Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan inspeksi ke Pulau fantasi Island itu. Karena dia mensinyalir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
“Jika tidak diawasi oleh Pemerintah Pusat, ini akan berbahaya. Kita sudah beberapakali kehilangan pulau. Contohnya hilangnya Pulau Sepadan dan ligitan,” ujarnya. Menurut Panca, dia mencurigai ada unsur permainan suap antara Pemerintah daerah setempat dengan pihak Singapura. Kecurigaannya bukan tidak beralasan, kenapa pihak Pemda segampang itu menyewakan tanah negara kepada orang asing?. Dan kenapa tidak ada transparansi juga dengan Pemerintah Pusat.

“Berapa besar kontribusi Singapura dengan Pemerintah dalam penyewaan serta pajak Pulau tersebut? Terus mana data Base keuangan yang masuk ke Kas Negara ? Kenapa saya sangat kecewa dengan tindakan Pemda Kepri? Karena kami sangat konsen dengan pencegahan korupsi dan bela negara. Jadi ini akan menjadi sorotan kami saat ini. Seharusnya Pemda tidak segegabah itu menyewakan tanah ibu pertiwi kepada pihak Asing. Oleh karena itu, sekarang saya meminta dengan tegas, Pemerintah Pusat dan DPR RI segera turun tangan melihat dan mengusut apa yang terjadi di Pulau Manis itu,” tegasnya. (RONI)

LEAVE A REPLY