John Sitohang, Korupsi Di Kemendagri Warisan Eks Mendagri Gamawan Fauzi Harus Tuntas 2018

bpkJurnalPatroliNews – JakartaSetelah kasus korupsi e-KTP yang melibatkan pejabat utama Oknum Kemendagri dan Ketua DPR Setia Novianto, menyusul korupsi Kampus IPDN Bukittinggi dan Riau, KPK harus menuntaskan semua pekerjaan rumah yang masih sisa di Kemendagri kata sekjen LSM Badan Pemberantas Korupsi (BPK),  John Sitohang dikantornya di Jakarta.

” Apa yang membelit korupsi demikian masif bukan hanya di pemerintahan tapi telah merambah ke Gedung DPR, hal ini karena sistem politik kita yang tidak sehat, dimulai dari rekruitmen politisi tanpa jenjang karier yang jelas, dan kronisme ditambah biaya politik untuk masuk kedalam sistem sudah koruptif, dan para politisi membentuk kartel politik dalam menggoalkan setiap program pemerintah, karuan saja eksekutif terpaksa mensiasati anggaran belanja pembangunan dengan melakukan mark up proyek,” Beber Sekjen LSM BPK di Jakarta, Sabtu (14/7)

Lewat Sebuah nyanyian merdu pada waktu itu oleh mantan bendahara Partai Demokrat terpidana M. Nasaruddin membuat rakyat tercengang soal mega korupsi e-KTP triliun rupiah di Kemendagri,  walhasil  kini muncul kembali Gaung korupsi Kampus IPDN Bukittinggi dan Riau yang oleh KPK dinilai merugikan keuangan negara Rp 68 milyar dengan rincian Rp 34 milyar untuk kasus Kampus IPDN Bukittinggi dan Rp 34 milyar untuk Kampus IPDN Rokan Hilir, Riau.

Dikatajan Sitohang, KPK seharusnya tidak mencicil dalam mengajukan pelimpahan perkara agar tidak memboroskan anggaran, kenapa berkas perkara kampus IPDN Rokan Hilir sudah diekspos dan menetapkan tersangka bersamaan dengan penetapan tersangka di kasus IPDN Bukittinggi tapi dalam dakwaan jaksa penuntut umum KPK pada sidang rabu 11/07/2018 lalu di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hanya perkara kampus IPDN Bukittinggi dengan terdakwa mantan kepala pusat data dan informasi Kemendagri Dudy Jocom.

” Ini tidak efisien hanya pemborosan anggaran negara,” tegasnya.

Lanjut Sitohang, Anehnya lagi Dalam dakwaan jaksa penuntut umum KPK, Ada dua nama lain pejabat Kemendagri yakni Mohammad Rizal dan Sri Kandiyati yang menerima aliran dana tapi keduanya tidak diproses hukum oleh KPK, Apalagi nilai korupsinya kecil cukup ditangani Kejaksaan Negeri itu bisa sehingga KPK bisa konsentrasi menangani perkara mega Korupsi seperti BLBI dan Bank Century, walau di kasus BLBI sudah ada kemajuan dengan telah mulai disidangkannya mantan Kepala BPPN Syarifuddin Temanggung.

” Jelang pesta politik akbar yakni pemilihan umum legislatif (Pileg) dan Pilpres, KPK harusnya sudah selesai membereskan semua hutang kasus agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan mendatang,” tegas John Sitohan, Sekjen BPK.

(Luk)

LEAVE A REPLY