Kasus Heli AW 101, KPK Bantu TNI Terkait Gugatan Perdata PT Diratama Jaya Mandiri

menhan-harap-kasus-heli-aw-101-diproses-secara-profesional-6JO6pB507OJurnalPatroliNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu pihak TNI Angkatan Udara terkait gugatan perdata yang diajukan PT Diratama Jaya Mandiri dalam kasus pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU Tahun 2016-2017. Biro Hukum KPK juga telah berkoordinasi dengan TNI AU.

“Terkait gugatan perusahaan tersangka Irfan Kurnia Saleh ke TNI AU, Biro Hukum KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI AU dan mengajukan diri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (7/5).

KPK telah menetapkan Irfan sebagai tersangka, sementara Puspom TNI menetapkan empat anggota TNI ?sebagai tersangka, yakni Marsekal Pertama TNI FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, Letnan Kolonel WW, selaku pemegang kas; Pembantu Letnan Dua SS; serta, Kolonel Kal FTS, selaku Kepala Unit pada TNI AU.

Dalam perkara dengan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Tim itu, PT Diratama Jaya menggugat TNI AU untuk membayar ganti rugi terkait pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101. PT Diratama Jaya merupakan perusahaan pemenang lelang proyek senilai Rp 738 miliar.

Dalam gugatan ini, PT. Diratama Jaya Mandiri meminta PN Jaktim mengabulkan sejumlah permohonan terkait pembayaran tahap III yang tidak dibayarkan sebesar Rp73,8 miliar, sebagian pembayaran tahap IV senilai Rp 48,5 miliar, dan pengembalian jaminan pelaksanaan senilai Rp 36,94 miliar.

Febri mengungkapkan, KPK keberatan dengan gugatan perdata oleh PT tersebut karena proses penanganan kasus pengadaan helikopter tersebut masih terus berlangsung.

Di sisi lain, KPK juga melihat adanya potensi kerugian negara yang besar jika pembayaran tersebut dilakukan.

“Jika pembayaran dilakukan ada resiko kerugian negara yang lebih besar nantinya. Sehingga jauh lebih baik agar perkara dugaan tindak pidana korupsi diselesaikan terlebih dahulu,” katanya.

Irfan selaku Presdir PT Diratama Jaya Mandiri dan diduga pengendali PT Karya Cipta Gemilang mengikutsertakan dua perusahaan miliknya tersebut dalam proses lelang ini.

Padahal, sebelum proses lelang berlangsung, Irfan sudah menandatangani kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak US$ 39,3 juta atau sekitar Rp 514 miliar.

Sementara saat ditunjuk sebagai pemenang lelang pada Juli 2016, Irfan mewakili PT Diratama Jaya Mandiri menandatangani kontrak dengan TNI AU senilai Rp 738 miliar. Akibatnya, keuangan negara menderita kerugian sekitar Rp 224 miliar.

Namun, meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan.

Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.

Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, POM TNI telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkutan Udara Tahun 2016-2017.

Lima tersangka itu, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara. (dai)

LEAVE A REPLY