Kasus Korupsi AW-101, Mantan KSAU Tuding Gatot Pangkal Kegaduhan

9608JurnalPatroliNews JAKARTA – Mantan kepala staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI purn, Agus Supriatna sebenarnya tak ingin ada kegaduhan dalam kasus korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101 di TNI AU 2016-201.

Hal itu disampaikan oleh Agus usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri.

“Saya ingin sampaikan masalah helikopter AW-101. Sebetulnya dari awal dulu saya tidak mau bikin gaduh, bikin ribut permasalahan ini,” kata Agus seusai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Rabu(6/6).

KPK pada Rabu memeriksa Agus sebagai saksi untuk tersangka Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri. Selanjutnya, Agus pun menyinggung adanya pihak lain yang membuat gaduh dalam kasus korupsi pengadaan helikopter AW-101 itu.

“Karena AW 101 ini harusnya teman-teman juga tahu, coba tanya kepada yang membuat masalah ini tahu tidak Undang-Undang APBN. Tahu tidak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa. Kalau tahu, tidak mungkin melakukan hal ini,” tuturnya.

Namun, ia enggan mengungkapkan jelas siapa pihak yang membuat gaduh itu. Agus hanya menyebut pihak lain itu tidak paham peraturan Menteri Pertahanan dan Peraturan Panglima dalam pengadaan barang di TNI.

“Yang kedua, tahu tidak peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011. Kalau tahu, tidak mungkin juga melakukan ini dan ada juga Peraturan Panglima No 23 tahun 2012, kalau memang tahu, tidak mungkin juga melakukan hal ini,” kata Agus.

Seharusnya, Agus menambahkan, masalah pengadaan Alutsista bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama.

“Sebenarnya ini semua tuh bisa duduk bersama. Duduk bersama level-level Menteri Pertahanan, Panglima TNI yang sebelumnya, saya, duduk bersama. Kita pecahkan bersama di mana masalahnya ini, jangan masing-masing merasa hebat, merasa benar karena punya kekuasaan,” kata Agus.

Ia pun mengaku bahwa saat dirinya masih aktif di TNI belum pernah ada satu orang pun yang bertanya kepada dirinya terkait masalah AW-101.

“Saya kasih tahu ya, selama saya waktu masih aktif belum pernah ada satu orang pun yang bertanya kepada saya masalah AW-101. Tetapi setelah saya pensiun baru mengatakan itu. Jadi, saya ingin sampaikan itu. Saya berharap kita lebih baik duduk bersama, kita bicara blak-blak-an,” ujarnya.

Dikonfirmasi di lokasi yang sama, Teguh Samudra selaku kuasa hukum dari Agus Supriatna menyebut, pihak yang dimaksud membuat gaduh tak lain berasal dari unsur TNI juga.

“Musti udah tahu kan, pertama kali yang beritakan ini dan umumkan di KPK ada tindak pidana korupsi siapa? Kan mantan panglima. Padahal ada aturan panglima sendiri,”ujar Teguh Samudra.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sebagai tersangka dari unsur swasta.

Irfan Kurnia Saleh diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016-2017.

Akibatnya, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar. Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, POM TNI sendiri telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkutan Udara Tahun 2016-2017.

Lima tersangka itu, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara. (dai)

LEAVE A REPLY