KPK Kembali Panggil Presdir PT Tower Bersama Terkait Kasus Suap Bupati Mojokerto

013136500_1525428028-Bupati-Mojokerto-Mustofa-Kamal-Pasa3JurnalPatroliNews JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, Herman Setya Budi. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (17/5).

Selain bos PT Tower Bersama itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Tower Bersama, Budianto Purwahjo, Division Head Finance and Treasury PT Tower Bersama, Alexandra Yota Dinarwanti. Kemudian, Operation Maintenance PT Protelindo, Handi Prabowo, dan Lutfhi Arief Muttaqin selaku ajudan Mustofa.

“Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MKP,” sambung Febri.

Pemeriksaan ini, bukanlah yang pertama yang bakal dijalani Herman dan Budianto. Kedua bos PT Tower Bersama itu sebelumnya telah diperiksa tim penyidik terkait kasus ini.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan kasus dugaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan KPK berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam kasus pertama, Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga telah menerima suap dari Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastucture, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp 2,7 miliar dari kedua pengusaha tersebut untuk memuluskan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa dan Zainal dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (dai)

LEAVE A REPLY