KPK Kembali Periksa Wali Kota Mojokerto dan Anggota DPRD Terkait Suap APBD

627194_620JurnalPatroliNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Mojokerto Masud Yunus dalam kasus korupsi pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017.

“Masud diperiksa sebagai tersangka kasus suap pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, di kantornya, di Jakarta (9/5).

Selain menjadwalkan pemeriksaan terhadap Masud, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PDI Perjuangan, Suliyat.

Keduanya sudah tampak hadir di lobby Gedung KPK yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Ini merupakan keempat kalinya Masud Yunus diperiksa sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 23 November 2017. Hingga kini, penyidik belum juga menahannya.

KPK menetapkan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan perubahan APBD pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017. Penetapan tersangka Masud itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

KPK menduga Masud bersama Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang suap kepada anggota DPRD Kota Mojokerto.

Suap itu diduga agar DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto 2017 senilai Rp 13 Miliar.

Dalam kasus ini, Masud disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (dai)

LEAVE A REPLY