KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Halmahera Timur Kasus Dugaan Korupsi

20180511133021-bupati-halmahera-timur-usai-menjalani-pemeriksaan-lanjutan-005-nfiJurnalPatroliNews JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara Periode 2016-2021, Rudi Erawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari, dimulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Juni 2018 untuk tersangka RE,” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (11/5).

Penyidik menahan orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur itu dalam kasus dugaan korupsi menerima hadiah atau gratifikasi terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016.

Dalam kasus ini, sebagai Bupati Halmahera Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021, Rudi Erawan diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 6,3 miliar dari Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan sejumlah kontraktor lainnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan pengadaan jalan milik Kempupera.

Suap dan gratifikasi itu diserahkan Abdul Khoir kepada Rudi Erawan melalui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Sebelum Rudi, KPK sudah lebih dahulu menjerat 10 orang tersangka lainnya, yakni, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir; Mantan Anggota DPR? RI, Damayanti Wisnu Putranti; swasta, Julia Prasetyarini; Ibu Rumah Tangga, Dessy A Edwin.

Kemudian, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia. (dai)

LEAVE A REPLY