Merasa Terusir, Sukra Bin Meran Akan Temui Jokowi

temui jokowiJurnalpatroliNews – BEKASI- Sukra Bin Meran mewakili warga Tarumajaya, berencana akan menemui Joko Widodo Presiden Republik Indonesia untuk mengadukan nasibnya, lantaran merasa terusir dari tanah miliknya sendiri, Senin (14/5).

Sukra (89), memiliki lahan tanah seluas 27.440 m2 dengan Girik /C lama 227, Girik/C baru 127 dan Persil 44/Dlll yang berlokasi di wilayah desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, diduga secara fisik telah dikuasai oleh Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center.

“Ada puluhan warga lainnya yang mengalami hal yang sama, terusir dari tanah adat miliknya. Ironisnya, diduga mereka tidak mendapat ganti rugi atas tanah yang telah dimiliki selama puluhan tahun. Atas Dasar tersebut, dengan membawa poster anaknya yang mendapat penghargaan Paramakarya oleh Presiden Jokowi,  “ujar pria yang  masih terlihat energik berusia 89 tahun, yang berharap bersama warga lainnya bisa mengikuti jejak anaknya bertemu dengan Jokowi.

Semoga, kata dia, Bapak Presiden Jokowi mau membantu kami semua. Kami hanya masyarakat biasa, bodoh dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa.

“Sementara pihak yang merampas tanah kami punya segalanya, “terangnya.

Terpisah, Agus Muldya, ketua Gerakan Solusi Untuk Rakyat (Gesit Ampera) yang turut mengawal kasus penyerobotan tanah tersebut, kepada JPNEWS mengatakan bahwa Gesit Ampera terdiri dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tarumajajaya, BSD Serpong, Tangerang Selatan, dan di wilayah Bintaro.

“Saat ini masyarakat masih ada yang memiliki tanda terima, Sertifikat Hak Milik (SHM) dan girik atas tanah yang mereka tempati. Namun, disisi lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ditanah milik warga kepada pihak lain. Dan ketika warga bertanya ke BPN, Warga di persilahkan gugat kepengadilan, “tutur Pria yang pernah turut serta dalam membebaskan sandera dari kelompok Abu Sayyaf di Philipina beberapa tahun silam.

Dirinya berharap, setelah bertemu dengan perwakilan dari pihak Istana di Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa waktu lalu, penyelesaian kasus sengketa tanah dapat dilakukan secara terbuka.

Sementara itu, Mantan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar BPN, Ir Tjahyo Widianto saat dihubungi menegaskan, bahwa BPN tidak boleh menerbitkan sertifikat tanah yang masih berstatus  sengketa.

“BPN punya kewenangan untuk membatalkan sertifikat yang maladministrasi dalam proses penerbitannya, kewenangan ini sudah diatur  dalam peraturan Kepala BPN No 9 tahun 2011, Lantas Kenapa banyak kepala BPN tidak menggunakan kewenangannya dalam membela hak rakyat akibat kesalahan oknum BPN sendiri yang terbukti melakukan maladministrasi. Masalahnya berani tidak membatalkan sertifikat tanpa harus melalui dengan putusan Pengadilan. “tanya Tjahyo, Peraih Piala Presiden Pelayanan Prima Pertanahan.

Sebelumnya, para pencari keadilan ini juga mengadukan hal yang sama ke Wakil DPR-RI Fahri Hamzah di rumah dinasnya, agar kasus penyerobotan tanah di wilayahnya mendapat perhatian dari pemerintah.

(nurdin).

LEAVE A REPLY