Nilai Investasi Pembangunan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat Sebesar Rp14 Triliun

ilustrasi-bongkar-muat-di-pelabuhanJurnalPatroliNews JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II atau IPC) dan Ditjen Hubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, menandatangani Perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, pada hari ini.

Lingkup perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada IPC untuk melakukan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan Terminal Kijing.

Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya menyebutkan nilai investasi dalam perjanjian konsesi tersebut mencapai Rp14 triliun. Adapun jangka waktu perjanjian konsesi ialah selama 69 tahun.

Terminal Kijing akan dibangun dengan 4 terminal, mulai dari multi purpose, curah kering, curah cair, dan kontainer. Keseluruhan kapasitas pelabuhan ini ialah sekitar 2 juta teus.

“Tahap awal di akhir 2019, yang multi purposes terminal. Fase pertama keseluruhan [kapasitasnya] 500.000 teus,” ujar Elvyn di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta, pada Kamis (12/7).

Ia menjelaskan, sejak awal Terminal Kijing dirancang untuk memfasilitasi kegiatan bongkar muat kapal-kapal besar.

Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

Untuk pembangunan Terminal Kijing, IPC telah menunjuk PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai pelaksana. WIKA akan melaksanakan pembangunan terminal dari sisi konstruksi dermaga laut, port management area, jembatan penghubung dan container yard dengan total dana investasi Rp 2,7 triliun.

Saat ini proses yang sudah dilakukan yaitu izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, selanjutnya akan dilakukan penerbitan izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan. Dengan adanya izin ini, IPC dapat memulai pembangunan fisik berupa pemasangan tiang pancang baik di darat maupun di laut. Paralel menunggu waktu ditandatangani perjanjian konsesi, IPC juga telah melakukan pekerjaan pembersihan lahan dan melakukan soil investigation survey yang disiapkan untuk pemasangan tiang pancang,” jelas dia.

Proyek ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik ke Indonesia Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah Indonesia sedang berusaha mendorong peningkatan daya saing usaha dalam negeri yang dapat dilakukan oleh BUMN maupun swasta. Pembangunan pelabuhan dan bandara, menurut dia, menjadi prioritas.

“Kemenhub secara sistematis memberikan kepada swasta untuk mengembangkan pelabuhan, untuk membangun bandara dan infrastruktur agar kesertaan swasta ini bisa mengisi ruang-ruang kompetisi,” ujar Budi. (dai)

LEAVE A REPLY

12 − 7 =