OTT KPK di Jawa Timur, KPK Akan Segera Tentukan Status Hukum Wali Kota Blitar

642057_07471007062018_Febri_DiansyahJurnalPatroliNews JAKARTA – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Blitar dan Tulungagung, Rabu (6/6) kemarin. Dari empat orang itu, salah satu yang turut diamankan, yakni Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar.

KPK segera menentukan status hukum keempat orang yang ditangkap, termasuk Samanhudi Anwar. Status hukum keempat orang itu serta hal lainnya berkaitan dengan OTT di Blitar dan Tulungagung ini akan disampaikan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/6) malam ini.

“Hasil dari kegiatan selama 24 jam termasuk status hukum pihak-pihak yang diamankan akan diumumkan melalui konferensi pers KPK malam ini,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, keempat orang yang dibawa komisi antirasuah terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, pihak swasta dan seorang wali kota yang diduga adalah Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar.

“Tim sedang membawa 4 orang dari kegiatan di Jawa Timur yaitu wali kota, Kadis PU dan Swasta,” ucap Febri kepada wartawan, Kamis.

Pada pemeriksaan di Jawa Timur, tim penyidik KPK juga telah menyegel ruang kerja Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar di Balai Kota Blitar, Jawa Timur, pada Kamis. Penyegelan itu diduga terkait OTT tersebut.

Dalam OTT di Jawa Timur ini, KPK melakukan penindakan di dua tempat, yaitu di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Rabu malam (6/6/2018). Dalam OTT itu, tim KPK juga mengamankan uang sekitar Rp2 miliar dalam pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah.

“Dugaannya terkait dengan beberapa proyek jalan. Jadi, ada sekitar lebih lima proyek jalan ya karena uang yang kami amankan cukup signifikan cukup banyak sekitar lebih dari Rp2 miliar yang kami amankan di lokasi. Jadi, tentu kami perlu dalami lebih lanjut informasi yang lain,” kata Febri. (dai)

LEAVE A REPLY