‘Setelah Nanti Resmi’, ‘Setoran Pajak Freeport Bakal Mengalir Ke RI Rp 103 Triliun’

tembaJurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah dipastikan akan mendapatkan banyak keuntungan usai menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah saat ini masih memegang 9,36% saham PTFI, dan pada Kamis (12/7/2018) ditandatangani head of agreement (HoA) antara Freeport McMoRan Inc, induk PTFI, dan PT Inalum (Persero) sebagai awal dimulainya proses akuisisi 51% saham tersebut.

Peristiwa itu disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Dari kesepakatan tersebut, Inalum harus menyiapkan dana US$ 3,85 miliar atau Rp 53,9 triliun (Kurs Rp 14.000/US$) untuk mencaplok 51% saham Freeport.

Target penyelesaian proses divestasi diberikan waktu maksimal 60 hari sejak HoA ditandatangani, namun, Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan akhir Juli tahun ini selesai.

Jika proses divestasi selesai, baru pemerintah resmi menjadi pemegang 51% saham alias mayoritas di PTFI, sedangkan sisanya adalah Freeport McMoRan sebesar 49%.

Setelah nanti resmi sebagai pemegang saham mayoritas, maka banyak keuntungan bagi negara, mulai dari penerimaan pajak, royalti, hingga pemberian dividen. Berapa banyak pajak hingga royalti yang akan diterima Indonesia.

Berdasarkan data PT Inalum (Persero) yang dikutip media, Jumat (13/7/2018), manfaat langsung bagi negara adalah bisa meraup miliaran dolar Amerika Serikat (AS) dari pajak dan royalti operasi Freeport Indonesia.

Dari data tersebut, mulai dari 2018 sampai dengan 2026 perusahaan tambang asal AS itu akan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) Badan Usaha sebesar US$ 7,4 miliar atau Rp 103,6 triliun (kurs Rp 14.000) ke negara.

Rinciannya, pada tahun 2018 secara penuh akan membayar US$ 1,2 miliar, pada 2019 sebesar US$ 38 juta, 2020 sebesar US$ 341, pada 2021 sebesar US$ 576 juta, pada 2022 sebesar US$ 710, pada 2023 sebesar US$ 1,14 miliar. Kemudian pada 2024 sebesar US$ 1,33 miliar, pada 2025 sebesar US$ 1,08 miliar, dan pada 2026 sebesar US$ 971 juta, jika ditotal semuanya maka nilainya US$ 7,4 miliar.

Selain dari setoran pajak, Freeport Indonesia juga akan menyetorkan royalti kepada pemerintah sampai 2026 sebesar US$ 2,05 miliar atau setara Rp 28,7 triliun (kurs Rp 14.000).

Jika dirinci, Freeport akan menyetorkan royalti pada 2018 sebesar US$ 265 juta, pada 2019 sebesar US$ 132 juta, pada 2020 sebesar US$ 174 juta, pada 2021 sebesar US$ 197 juta, pada 2022 sebesar US$ 215 juta, pada 2023 sebesar US$ 268 juta, pada 2024 sebesar US$ 295 juta, pada 2025 sebesar US$ 263 juta, dan pada 2026 sebesar US$ 248 juta.

Kekayaan tambang Freeport Indonesia mengelola tambang dengan deposit emas terbesar di dunia. Total yang dikelola sampai 9 Juli 2018 sebesar Rp 2.290 triliun atau US$ 160 miliar (kurs Rp 14.317/US$).

Direktur Konseling, Layanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan dari Amerika Serikat (AS) telah berkontribusi sejak penerbitan kontrak karya pertama.

“Kontrak Freeport sudah pada tahun 1967, dan kontrak kerja sudah termasuk kewajiban pajak yang membebani dan kewajiban mereka,” kata Hestu ketika dihubungi media , Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Dia mengakui bahwa Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan juga terus mengawasi secara ketat. Karena, sebelum kantor pajak KPP proses administrasi dilakukan di Penanaman Modal Asing (PMA) atau kantor daerah khusus.

Adapun pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pertambangan AS dalam bentuk Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, PPN, PBB.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang diterima media, Jumat (13/7/2018), ‘perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini hanya tidak membayarkan dividen pada kurun waktu 2012-2016’.

Pada 2005, Freeport Indonesia telah membayarkan dividen kepada pemerintah sebesar US$ 112,4 juta atau setara Rp 1,17 triliun. Pada 2006 meningkat menjadi US$ 159,3 juta atau setara Rp 1,46 triliun.

Sedangkan pada 2007 kembali meningkat menjadi US$ 215,3 juta atau setara Rp 1,95 triliun. Pada 2008, setoran dividen merosot tajam hanya US$ 49,2 juta atau Rp 477,6 miliar.

Pada 2009, Freeport Indonesia tetap menyetorkan dividen sebesar US$ 212 juta atau setara Rp 2,06 triliun. Pada 2010 Freeport Indonesia menyetor US$ 168,5 juta atau setara Rp 1,51 triliun. Kemudian, pada 2011 menyetor 202,3 juta atau setara Rp 1,76 triliun. Sedangkan di 2017 telah menyetorkan US$ 103 juta atau Rp 1,4 triliun (kurs Rp 14.000).

(Luk)

LEAVE A REPLY

eighteen + 1 =